Petugas Imigrasi Kualanamu menjelaskan bahwa keberhasilan tersebut ditopang oleh keteladanan pimpinan, budaya antikorupsi yang terus diperkuat melalui pengarahan pagi dan sore, standar pelayanan yang jelas, pengawasan internal dan eksternal, serta komitmen untuk menjaga inovasi tetap berkelanjutan. Pegawai juga didorong untuk membangun komunikasi dengan tokoh dan unsur masyarakat sejak awal serta menumbuhkan rasa saling memiliki agar setiap persoalan pelayanan menjadi tanggung jawab bersama.
Konsistensi tersebut tercermin dari hasil Survei Persepsi Kualitas Pelayanan (SPKP) dan Survei Persepsi Antikorupsi (SPAK) yang hingga September 2026 berada pada kategori A atau sangat baik, berdasarkan penilaian 383 responden.
Agus Simamora, Analis Keimigrasian Muda dari Sekretariat Direktorat Jenderal Imigrasi, menilai pengalaman Imigrasi Kualanamu layak menjadi pembelajaran bagi satuan kerja lain. “Menurut catatan kami, baru sekitar 21 dari 191 satuan kerja imigrasi yang menyandang predikat WBBM. Imigrasi Kualanamu bukan hanya meraihnya lebih dulu, melainkan juga konsisten menjaganya. Ini pembelajaran berharga yang layak diadopsi di unit kerja kami masing-masing,” ujarnya.
Studi lapangan ini diharapkan tidak berhenti pada kunjungan dan diskusi. Para peserta akan merumuskan lesson learnt serta mengidentifikasi praktik yang dapat diadopsi atau diadaptasi sesuai dengan kebutuhan unit kerja masing-masing sebagai sumber ideasi Aksi Perubahan Kinerja Pelayanan Publik.
Bagi Imigrasi Kualanamu, berbagi pengalaman merupakan bagian dari upaya membangun budaya pelayanan yang terus belajar dan berkembang. Sebab, mempertahankan kinerja bukan hanya tentang meraih predikat, melainkan tentang menjaga integritas, menghadirkan inovasi yang relevan, dan memastikan setiap perubahan benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Dari Kualanamu, pembelajaran itu diharapkan terus bergerak menjadi gagasan dan perubahan baru di berbagai unit kerja keimigrasian di Indonesia.
Editor : Jafar Sembiring
Artikel Terkait
