Laporan Beda dengan Realita, Menteri PU Murka di Bekasi

Jafar
Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo memarahi bawahannya saat meninjau sawah di Desa Karangharja, Pebayuran, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Sabtu (26/9/2026). Foto: Istimewa

BEKASI, iNewsMedan.id - Borok tata kelola data internal Kementerian Pekerjaan Umum (PU) mendadak terbongkar di tengah hamparan sawah Desa Karangharja, Kecamatan Pebayuran, Kabupaten Bekasi, Sabtu (26/9/2026). Menteri PU Dody Hanggodo meluapkan kemarahannya secara terbuka kepada jajaran pejabat kementerian saat menemukan kondisi lapangan yang berbanding terbalik dengan laporan di mejanya.

Di atas kertas dashboard monitoring real-time, pejabat eselon I dan II melaporkan bahwa krisis air nasional dalam kondisi terkendali, bahkan mengklaim telah menyelamatkan 73.000 hektare sawah dari krisis. Namun, realita di Pebayuran menampar klaim tersebut: sekitar 1.000 hektare sawah justru dibiarkan merana tanpa pasokan air selama tujuh bulan terakhir. Ironisnya, lokasi sungai berair deras hanya berjarak lemparan batu dari area persawahan warga.

Kesenjangan data inilah yang memicu kekecewaan mendalam Dody. Langkah sidak ini sendiri diambil setelah Dody berinisiatif membuka hotline pengaduan via WhatsApp dan memantau langsung gejolak keluhan petani di media sosial.

"Ketika laporan dari lapangan dan percakapan masyarakat menunjukkan kondisi yang berbeda dengan laporan internal yang saya terima, maka saya merasa perlu melihat sendiri apa yang sebenarnya terjadi," ungkap Dody di lokasi.

Sikap keras Dody di depan kamera tak ayal menjadi sorotan publik. Menanggapi hal itu, ia menyampaikan permohonan maaf jika tindakan atau tutur katanya dinilai terlalu tajam. Namun, ia menegaskan tidak akan melunak jika menyangkut hak dasar rakyat kecil.

"Saya marah bukan karena persoalan pribadi, melainkan melihat masyarakat—khususnya petani—yang seharusnya dilayani negara justru masih kesulitan air mendasar. Saya tidak boleh membiarkan ini terjadi," tegasnya.

Insiden ini sekaligus menjadi tampar keras bagi birokrasi kementerian di tengah ambisi besar pemerintah mengejar swasembada pangan. Sesuai amanat Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2026 yang diterbitkan Presiden Prabowo Subianto, kesiapan irigasi adalah kunci utama kemandirian pangan nasional.

Bagi Dody, laporan manis berisikan angka-angka keberhasilan tak lagi bernilai jika tidak berdampak langsung pada petani. Mengakhiri sidaknya, ia berjanji akan menjatuhkan sanksi tegas kepada jajaran pejabat yang terbukti lalai, memanipulasi informasi, atau tidak menjalankan tugasnya secara bertanggung jawab.

Editor : Jafar Sembiring

Bagikan Artikel Ini
Konten di bawah ini disajikan oleh Advertiser. Jurnalis iNews Network tidak terlibat dalam materi konten ini.
Kanal
Network
Kami membuka kesempatan bagi Anda yang ingin menjadi pebisnis media melalui program iNews.id Network. Klik Lebih Lanjut
MNC Portal
Live TV
MNC Network