ACEH TAMIANG, iNewsMedan.id - PT Hutama Karya (Persero) (Hutama Karya) turut mendampingi kegiatan kunjungan kerja yang dilakukan oleh Komisi VI DPR RI ke Huntara Aceh Tamiang serta meninjau langsung proyek pembangunan Jalan Tol Binjai–Langsa pada hari Rabu, 22 Juli 2026.
Rombongan kunjungan ini dipimpin secara langsung oleh Ketua Tim Kunjungan Kerja Komisi VI DPR RI, Andre Rosiade, beserta para anggota Komisi VI DPR RI lainnya.
Agenda utama dari kunjungan tersebut adalah melihat dari dekat kondisi Huntara Aceh Tamiang yang sampai saat ini masih menjadi tempat tinggal bagi masyarakat terdampak bencana, sekaligus memantau sejauh mana perkembangan pembangunan infrastruktur strategis nasional yang tengah dikerjakan oleh jajaran BUMN Karya.
Dalam agenda tersebut, hadir pula sejumlah tokoh penting pendamping, di antaranya Wakil Gubernur Aceh Fadhlullah, Bupati Aceh Tamiang Armia Pahmi, Deputi Bidang Fasilitas dan Sinergi Pembangunan Badan Pengaturan Badan Usaha Milik Negara (BP BUMN) Hambra, Senior Director Sector Specialist Property & Real Estate Danantara Asset Management (DAM) Dian Takdir Badrsyah, Direktur Utama Hutama Karya Koentjoro, Direktur Operasi III Hutama Karya Iwan Hermawan, serta jajaran direksi BUMN Karya lainnya, tak ketinggalan pula perwakilan pemerintah daerah, berbagai instansi terkait, dan para pemangku kepentingan setempat.
Awalan dari rangkaian kunjungan kerja ini difokuskan pada peninjauan ke lokasi Huntara Aceh Tamiang guna menyaksikan secara langsung kondisi fasilitas hunian yang hingga detik ini masih dimanfaatkan oleh warga korban bencana.
Peninjauan lapangan ini dilaksanakan dengan tujuan utama memastikan tingkat kelayakan serta kenyamanan tempat tinggal sementara tersebut selama masyarakat masih menanti tuntasnya pembangunan Hunian Tetap (Huntap).
Di sela-sela peninjauan, Ketua Tim Kunjungan Kerja Komisi VI DPR RI, Andre Rosiade, memberikan penekanan yang kuat mengenai pentingnya menjaga agar kondisi Huntara senantiasa layak huni bagi masyarakat sembari menunggu proses pembangunan Huntap rampung sepenuhnya.
"Hunian sementara yang telah dibangun sudah cukup lama digunakan masyarakat sehingga sebagian mulai mengalami kerusakan. Saya meminta Hutama Karya bersama BUMN Karya lainnya melalui Danantara untuk melakukan pengecekan ulang terhadap seluruh Huntara yang telah dibangun dan segera melakukan pemeliharaan pada bagian-bagian yang mengalami kerusakan. Dengan demikian, masyarakat tetap dapat tinggal dengan nyaman sambil menunggu pembangunan hunian tetap selesai," ujar Andre.
Usai dari sana, rombongan melanjutkan perjalanan menuju Rest Area Jalan Tol Binjai–Langsa yang terletak pada bagian ruas yang kini sudah beroperasi sampai ke wilayah Pangkalan Brandan.
Di lokasi peristirahatan tersebut, Komisi VI DPR RI mendapatkan pemaparan komprehensif mengenai progres pembangunan Jalan Tol Binjai–Langsa yang berstatus sebagai bagian dari koridor utama Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS), yang berfungsi vital menghubungkan Provinsi Sumatera Utara dengan Provinsi Aceh.
Berdasarkan data operasional saat ini, ruas Binjai–Pangkalan Brandan dengan bentang sepanjang 57,5 kilometer telah beroperasi penuh dan melayani mobilitas harian masyarakat.
Apabila seluruh ruas hingga ke wilayah Langsa nantinya tersambung secara keseluruhan, maka koridor jalan tol ini diproyeksikan akan memiliki total panjang mencapai sekitar 130,7 kilometer, yang tentunya bakal semakin memperkokoh konektivitas antaranak wilayah Sumatera Utara dan Aceh.
Secara rinci, pembangunan Jalan Tol Binjai–Langsa sendiri terbagi ke dalam lima seksi pengerjaan. Seksi 1 mencakup ruas Binjai–Stabat sepanjang 12,3 km, Seksi 2 mencakup ruas Stabat–Tanjung Pura sepanjang 26,2 km, Seksi 3 mencakup ruas Tanjung Pura–Pangkalan Brandan sepanjang 19,02 km yang sudah beroperasi, Seksi 4 mencakup ruas Pangkalan Brandan–Kuala Simpang sepanjang 44,2 km, serta Seksi 5 yang mencakup ruas Kuala Simpang–Langsa sepanjang 29 km sebagai pelengkap koridor strategis penghubung utama antara Medan dan Aceh.
Di samping itu, dalam kesempatan yang sama turut dibahas pula perihal rencana pembangunan lanjutan berupa Jalan Tol Langsa–Aceh Tamiang sebagai kelanjutan dari koridor JTTS di teritori Aceh.
Ruas sambungan ini dinilai memiliki tingkat urgensi yang sangat strategis, sebab tidak hanya sekadar berfungsi mempererat konektivitas antara Sumatera Utara dan Aceh saja, melainkan juga memberikan sokongan krusial bagi kawasan-kawasan yang mempunyai tingkat kerawanan bencana yang tinggi, khususnya ancaman bencana banjir di Kabupaten Aceh Tamiang.
Keberadaan ruas tol tersebut di kemudian hari amat diharapkan mampu mempercepat proses mobilisasi personel penolong, memperlancar penyaluran bantuan kemanusiaan manakala bencana terjadi, menstabilkan kelancaran distribusi logistik, serta mendongkrak ketahanan jaringan transportasi darat di kawasan sumatera bagian utara.
Jika ditinjau dari sudut pandang ekonomi, koridor Pangkalan Brandan–Langsa diprediksikan mampu memberikan efisiensi berupa penghematan jarak tempuh hingga 15,03%, efisiensi waktu perjalanan sebesar 51,78%, serta mengantongi tingkat Kelayakan Ekonomi (Economic Internal Rate of Return/EIRR) di angka 13,24%. Dengan kalkulasi tersebut, proyek ini diharapkan mampu memicu lonjakan pertumbuhan ekonomi, menarik investasi masuk, serta menciptakan pemerataan pembangunan yang merata di wilayah regional Sumatera Utara dan Aceh (Core, 2024).
Menanggapi berbagai pemaparan tersebut, Ketua Tim Kunjungan Kerja Komisi VI DPR RI, Andre Rosiade, dengan tegas menyampaikan dukungan penuh terhadap upaya percepatan pembangunan koridor Jalan Tol Trans Sumatera di kawasan utara. Fokus utamanya tertuju pada penyelesaian pembangunan ruas Pangkalan Brandan–Langsa serta realisasi rencana pembangunan lanjutan ruas Langsa–Aceh Tamiang yang dinilai memegang peranan strategis dalam hal penguatan konektivitas sekaligus ketahanan wilayah.
"Kami berharap trase Jalan Tol Pangkalan Brandan–Langsa dapat segera memasuki tahap konstruksi sehingga konektivitas Medan hingga Aceh dapat segera terwujud. Komisi VI DPR RI juga mendukung rencana pembangunan ruas Langsa–Aceh Tamiang sebagai kelanjutan koridor Jalan Tol Trans Sumatera. Kami akan terus mendorong sinergi antara pemerintah, Danantara Indonesia, dan Hutama Karya agar pembangunan kedua ruas ini dapat segera direalisasikan mengingat manfaat strategisnya dalam memperkuat konektivitas, mendorong pertumbuhan ekonomi kawasan, serta mendukung kelancaran mobilisasi logistik dan penanganan kebencanaan," ungkap Andre.
Sementara itu, di tempat yang sama, Direktur Operasi III Hutama Karya, Iwan Hermawan, menyampaikan apresiasi yang mendalam atas segala bentuk dukungan yang diberikan oleh Komisi VI DPR RI.
"Hutama Karya mengapresiasi dukungan Komisi VI DPR RI melalui fungsi pengawasannya terhadap kebijakan pemerintah di sektor BUMN, khususnya dalam memastikan keberlanjutan penugasan pembangunan JTTS. Dukungan tersebut menjadi faktor penting agar pembangunan JTTS dapat terus berjalan sesuai target sehingga manfaat konektivitas, pemerataan ekonomi, dan peningkatan daya saing wilayah dapat segera dirasakan masyarakat, terkait Huntara juga akan kami koordinasikan dengan Danantara dan instansi terkait untuk tindak lanjutnya," tambah Iwan memberikan penjelasan.
Melalui momentum kunjungan kerja ini, Komisi VI DPR RI bersama dengan pihak pemerintah, Danantara Indonesia, serta jajaran BUMN Karya kembali menegaskan komitmen kuat mereka untuk terus mengawal dan mendukung percepatan pemulihan wilayah pascabencana, di samping menggenjot pembangunan infrastruktur strategis berskala nasional.
Sinergitas yang terjalin erat ini diharapkan mampu mempercepat tuntasnya koridor Jalan Tol Trans Sumatera, memperkuat simpul-simpul konektivitas antara Sumatera Utara dan Aceh, meningkatkan daya tahan wilayah terhadap potensi bencana, serta menghadirkan dampak positif berupa manfaat ekonomi dan sosial yang berkesinambungan bagi masyarakat luas.
Editor : Jafar Sembiring
Artikel Terkait
