JAKARTA, iNewsMedan.id - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menyoroti ketimpangan alokasi Dana Transfer ke Daerah (TKD) di sejumlah wilayah Sumatera Utara (Sumut) yang minim terdampak bencana.
Tito pun meminta daerah-daerah tersebut untuk berbagi beban dengan wilayah Aceh yang saat ini mengalami kerusakan infrastruktur jauh lebih parah.
Instruksi ini disampaikan Tito setelah melakukan rapat koordinasi secara daring dengan delapan pemerintah daerah di Sumut. Ia menemukan fakta bahwa beberapa daerah tetap menerima kucuran dana yang stabil meski risiko bencananya rendah, sementara wilayah tetangga di Aceh sedang berjuang melakukan pemulihan pascabencana yang masif.
"Saya kemudian Zoom meeting, mengimbau kepada delapan daerah yang ada di Sumatera Utara yang terdampak sedikit, dan ada yang tidak terdampak, hanya dua, yang lainnya nggak terdampak sama sekali tapi dapat uang tambahan. Nah, ini yang saya dorong, tolonglah kemanusiaan," kata Tito.
Dia pun mencontohkan sejumlah daerah di Sumatera Utara yang menerima alokasi anggaran cukup besar, seperti Kota Medan sekitar Rp565 miliar dan Deli Serdang sekitar Rp493 miliar. Menurutnya, sebagian dari dana tersebut dapat disalurkan melalui mekanisme hibah antar daerah.
"Simalungun nggak terdampak, dapat Rp412 (miliar), Rp30 miliar untuk Aceh Utara yang berat, berat Aceh Utara. Asahan nggak begitu terdampak, ada dampak banjir sebentar, Rp261 miliar, Rp30 (miliar) (buat Aceh)," ujarnya.
Selain itu, Tito juga menyebut daerah lain seperti, Serdang Bedagai, Labuhanbatu, hingga Pematangsiantar, yang tak terdampak signifikan, dapat berkontribusi membantu wilayah terdampak di Aceh seperti Gayo Lues dan Bener Meriah.
"Bantulah Rp25 miliar, Gayo Lues, Bener Meriah, ini. Nah, sudah kami komunikasikan. Kami komunikasikan dan mereka, mereka nggak keberatan. Sudah membuat pernyataan dan mereka akan melakukan mekanisme hibah," tuturnya.
Tito mengatakan langkah tersebut semata-mata untuk mempercepat penanganan dampak bencana di Aceh. Pemerintah pusat, kata dia, berharap dukungan agar kebijakan tersebut dapat berjalan optimal.
"Inilah yang kami sampaikan kepada seluruh kepala daerah yang delapan ini di Sumut, dan juga di Aceh, agar mereka melakukan mekanisme hibah ini. Nah, ini yang kami laporkan juga untuk mohon dukungan dari Komisi II, semata-mata hanya kemanusiaan aja," pungkasnya.
Editor : Vitrianda Hilba Siregar
Artikel Terkait
