JAKARTA, iNewsMedan.id - Anggota Komisi V DPR RI, Musa Rajekshah, menyoroti sejumlah persoalan krusial terkait pembangunan dan perawatan infrastruktur daerah dalam Rapat Kerja Komisi V DPR RI bersama Menteri Pekerjaan Umum (PU), Selasa (7/4/2026).
Pria yang akrab disapa Ijeck ini menekankan bahwa penyediaan infrastruktur yang kokoh di wilayah rawan bencana bukan lagi pilihan, melainkan sebuah keharusan. Ia memberikan perhatian serius terhadap kondisi badan jalan, parit, serta dinding penahan tanah (retaining wall), terutama di wilayah Sumatera Utara.
Menurut legislator dari Dapil Sumut I tersebut, banyak jalur lintas yang saat ini rentan longsor serta sistem drainase yang tersumbat karena belum dirawat secara optimal.
“Di negara kita yang hanya memiliki dua musim, hujan dan kemarau, bencana longsor terus berulang, terutama saat musim hujan,” ujar Ijeck.
Ijeck juga menyoroti tingginya sedimentasi sungai yang memicu banjir meski curah hujan tidak terlalu besar. Berdasarkan prakiraan BMKG, curah hujan tinggi diprediksi kembali terjadi pada awal Mei yang berpotensi memicu banjir di berbagai wilayah, termasuk Sumatera Utara.
Salah satu fokus utamanya adalah kondisi Sungai Ular di Kabupaten Deli Serdang. Ia mengungkapkan adanya aktivitas galian ilegal di tanggul sungai yang telah berlangsung selama bertahun-tahun dan berisiko menyebabkan tanggul jebol.
“Kalau tanggul itu pecah, banyak kecamatan akan terdampak. Ini harus ditangani serius; tidak cukup hanya oleh kepala balai, tetapi perlu koordinasi lintas instansi,” tegasnya.
Selain itu, Ijeck menyinggung rencana normalisasi sungai di Kota Medan yang hingga kini belum terealisasi meski telah direncanakan sejak lama. Ia menyebutkan adanya bangunan warga, termasuk masjid, yang mengalami kerusakan akibat kondisi sungai yang tidak tertangani.
Permasalahan lain yang disorot adalah banjir rob di wilayah Belawan. Ijeck menyebut proyek tanggul yang dibangun Kementerian PUPR belum rampung sepenuhnya, sehingga air masih masuk ke permukiman warga.
“Akibatnya, rumah warga seperti kolam karena air terjebak dan tidak bisa mengalir keluar secara maksimal,” pungkasnya.
Sebagai tindak lanjut, Komisi V DPR RI dijadwalkan akan melakukan kunjungan lapangan ke wilayah tersebut untuk melihat langsung kondisi yang ada. Ijeck pun meminta pemerintah segera menetapkan prioritas pembangunan, khususnya di wilayah padat penduduk dan sektor pertanian yang berpotensi terdampak besar.
“Dengan keterbatasan anggaran, harus ada prioritas. Jangan sampai kerusakan yang bisa dicegah justru menimbulkan kerugian lebih besar di kemudian hari,” tutupnya.
Editor : Jafar Sembiring
Artikel Terkait
