Anggota Komite BPH Migas, Bambang Hermanto (Baher), menekankan pentingnya percepatan pembangunan ini.
"Jika lokasi sudah memenuhi syarat, hendaknya dipercepat agar tidak ada lagi narasi bahwa harga BBM di Pulau Nias itu mahal karena masyarakat terpaksa membeli di luar SPBU," tegas Baher.
BPH Migas juga mengingatkan para nelayan untuk tertib administrasi demi mendapatkan kepastian harga subsidi. Nelayan diimbau mengurus Surat Rekomendasi melalui aplikasi XStar BPH Migas.
"Dengan Surat Rekomendasi, nelayan mendapat prioritas dan jaminan harga pemerintah. Kami minta Dinas Perikanan aktif memfasilitasi ini agar nelayan tidak lagi bergantung pada pengecer," tambah Wahyudi.
Wakil Bupati Nias Utara, Yusman Zega, menyambut baik kolaborasi ini. Ia menegaskan pihak Pemkab akan mempercepat proses perizinan demi meningkatkan pendapatan nelayan.
"Mudah-mudahan dengan jarak yang semakin dekat, nelayan tidak lagi butuh waktu lama dan biaya besar untuk melaut," harapnya.
Senada dengan hal tersebut, Executive General Manager PT Pertamina Patra Niaga wilayah Sumbagut, Sunardi menyatakan dukungannya. Dari empat titik yang diusulkan pemda, tiga di antaranya sudah masuk dalam rencana pembangunan lembaga penyalur.
"Bentuknya akan disesuaikan, jika segmennya kecil akan dibuat modular, namun jika marketnya besar akan dibangun seperti SPBU reguler," kata Sunardi.
Selain meninjau lokasi SPBU, rombongan juga mengunjungi Fuel Terminal (FT) Gunungsitoli. Hingga 15 Januari 2026, ketahanan stok dipastikan sangat aman dengan rincian Pertalite: Mencukupi untuk 14,4 hari. Biosolar: Mencukupi untuk 8 hari. Pasokan akan bertambah seiring masuknya kapal pengangkut pada 19 Januari mendatang.
Wahyudi menegaskan bahwa FT Gunungsitoli memiliki manajemen distribusi yang terukur secara harian sehingga kebutuhan masyarakat di Kepulauan Nias dapat diantisipasi tanpa kendala suplai, bahkan saat terjadi bencana alam di daratan Sumatera Utara.
Editor : Chris
Artikel Terkait
