Muryanto menambahkan, konsep ini sejalan dengan PAUD Holistik Terintegrasi (PAUD-HI) yang telah diatur dalam Perpres No. 60 Tahun 2013, mencakup layanan pendidikan, kesehatan dan gizi, pengasuhan dan perlindungan, serta kesejahteraan. Namun, implementasi masih menghadapi tantangan, mulai dari ketersediaan layanan yang belum merata, kualitas tenaga pendidik yang beragam, koordinasi lintas sektor yang tumpang tindih, hingga minimnya anggaran.
Ia pun mengajukan sejumlah rekomendasi yang dianggap krusial. Perluasan akses childcare terintegrasi harus dilakukan hingga tingkat desa atau kelurahan, dengan layanan penuh waktu yang sesuai kebutuhan ibu bekerja. Anggaran publik untuk child care juga perlu ditingkatkan agar setara dengan standar internasional. Selain itu, perusahaan perlu diberi insentif pajak untuk menyediakan fasilitas pengasuhan.
"Di sisi lain, kebijakan ketenagakerjaan harus lebih inklusif gender dengan memperkuat cuti melahirkan dan cuti ayah, sekaligus memastikan ibu dapat kembali bekerja setelah melahirkan," bebernya.
Perubahan norma sosial juga tidak kalah penting. Muryanto menekankan perlunya kampanye nasional tentang pengasuhan bersama, edukasi tentang peran penting ayah, serta integrasi pendidikan kesetaraan gender dalam kurikulum dan program parenting. Pendekatan lintas sektor pun mutlak diperlukan, dengan kolaborasi berbagai kementerian, lembaga, pemerintah daerah, hingga perguruan tinggi.
“Perguruan tinggi punya peran strategis, mulai dari riset berbasis bukti, pencetak tenaga profesional, pengabdian masyarakat melalui pendirian child care center di kampus, hingga advokasi regulasi dan kebijakan,” pungkasnya.
Simposium Nasional Kependudukan 2025 ini menghasilkan sejumlah rekomendasi penting bagi pembangunan kependudukan. Forum ini menyoroti dinamika bonus demografi, isu perkawinan anak, perceraian, peningkatan partisipasi kerja perempuan, hingga perlunya kebijakan asimetris dalam pengendalian jumlah penduduk. Seluruh rangkaian simposium menegaskan kembali bahwa penduduk berkualitas, keluarga tangguh, dan ekonomi inklusif adalah fondasi utama menuju Indonesia Maju 2045.
Editor : Ismail
Artikel Terkait
