Bobby berharap, kunjungan Komisi II DPR RI ini dapat menjadi momentum untuk mempercepat penyelesaian konflik agraria di Sumut, melalui penguatan kebijakan dan regulasi yang melibatkan berbagai pihak.
Menanggapi hal tersebut, Ketua Komisi II DPR RI Muhammad Rifqinizamy Karsayuda menyatakan bahwa segala keluhan dan masukan dari Pemerintah Provinsi Sumut serta para Bupati/Walikota yang hadir akan diteruskan ke Kementerian BUMN dan Kementerian Keuangan untuk mencari solusi.
"Ini menjadi salah satu tugas Komisi II DPR RI, kami akan fasilitasi seluruh pemerintahan daerah di Sumut dengan Kementerian BUMN, Kementerian Keuangan. Insya Allah, niat baik kita bersama terselesaikan permasalahan di Sumut bisa terselesaikan," ujar Rifqinizamy.
Kepala Kanwil BPN Sumut, Muhammad Sri Pranoto, menekankan pentingnya transparansi penuh dan koordinasi erat antara pemerintah pusat dan daerah (kabupaten/kota) guna menuntaskan konflik agraria di Sumut.
Turut hadir dalam pertemuan tersebut sejumlah kepala daerah, antara lain Bupati Karo Antonius Ginting, Bupati Labuhanbatu Utara Hendri Yanto Sitorus, Bupati Madina Saipullah Nasution, Bupati Humbang Hasundutan Oloan P Nababan, Bupati Pakpak Bharat Franc Bernhard Tumanggor, Wakil Bupati Deliserdang Lom Lom Suwondo, Walikota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas, Walikota Padangsidimpuan Letnan Dalimunthe, serta Kepala BPN Kabupaten/Kota se-Sumut.
Editor : Jafar Sembiring
Artikel Terkait
