MEDAN, iNewsMedan.id – Keputusan Mendagri mengalihkan kepemilikan empat pulau di wilayah Aceh Singkil untuk masuk ke dalam administrasi Kabupaten Tapanuli Tengah, Sumatera Utara, dinilai sebagai kebijakan tanpa urgensi nyata.
Akibatnya berpotensi memicu ketegangan serius antarprovinsi. Ini bukan sekadar isu administrasi, melainkan benih konflik yang bisa membahayakan stabilitas regional.
Empat pulau yang kini menjadi titik panas sengketa adalah Pulau Mangkir Besar, Pulau Mangkir Kecil, Pulau Lipan, dan Pulau Panjang. Langkah Mendagri ini langsung mendapat kecaman tajam dari Rapidin Simbolon, Ketua DPD PDIP Sumut. Ia menuding keputusan tersebut diambil sepihak dan tanpa dasar hukum yang jelas.
“Saya sangat menyayangkan tindakan Menteri Dalam Negeri yang memutuskan sepihak tanpa dasar yang jelas. Pemberian 4 pulau di Aceh Singkil untuk Sumatera Utara tidak ada urgensinya sama sekali!” tegas Rapidin, yang juga anggota DPR RI asal Sumatera Utara, dalam keterangannya pada Sabtu, 14 Juni 2025. Pernyataan ini menggarisbawahi ketiadaan argumentasi kuat di balik keputusan Mendagri.
Politisi PDI Perjuangan ini mengingatkan bahwa Aceh dan Sumatera Utara adalah bagian tak terpisahkan dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Oleh karena itu, kebijakan yang secara inheren dapat memicu gesekan horizontal seharusnya dihindari dengan segala cara.
“Tindakan Mendagri seakan membangkitkan kembali luka lama dan membangunkan masa lalu yang tidak baik,” ujarnya, mengisyaratkan potensi terulangnya konflik di masa lampau akibat kebijakan yang tidak cermat.
Lebih jauh, Rapidin mencurigai adanya motif tersembunyi di balik keputusan kontroversial ini. Ia menunjuk pada potensi kekayaan sumber daya alam di kawasan empat pulau tersebut yang mungkin menjadi incaran pihak-pihak tertentu.
“Saya curiga, jangan-jangan ada tambang Nikel di empat pulau ini, agar dapat lagi dimainkan seperti Blok Medan yang ada di Maluku dan agar nikel tersebut bisa ekspor secara ilegal ke China,” ungkapnya. Kecurigaan ini mengarah pada dugaan adanya agenda ekonomi tersembunyi yang lebih besar di balik perubahan administrasi wilayah, mengorbankan harmoni antarprovinsi demi kepentingan tertentu.
Editor : Vitrianda Hilba SiregarEditor Jakarta
Artikel Terkait
