MEDAN, iNewsMedan.id- Penetapan empat pulau di wilayah Aceh Singkil ke dalam administrasi Kabupaten Tapanuli Tengah, Sumatera Utara, oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri) menuai kritik. Keputusan ini dinilai tidak memiliki urgensi serta berpotensi memicu ketegangan antarprovinsi.
Empat pulau yang dimaksud adalah Pulau Mangkir Besar, Mangkir Kecil, Pulau Lipan, dan Pulau Panjang. Ketua DPD PDIP Sumatera Utara, Rapidin Simbolon, menilai langkah Mendagri tersebut diambil secara sepihak dan tanpa dasar yang jelas.
“Saya sangat menyayangkan tindakan Menteri Dalam Negeri yang memutuskan sepihak tanpa dasar yang jelas. Pemberian 4 pulau di Aceh Singkil untuk Sumatera Utara tidak ada urgensinya,” tegas Rapidin yang juga merupakan anggota DPR RI asal Sumatera Utara dalam keterangannya, Sabtu, 14 Juni 2025.
Menurut politisi PDI Perjuangan itu, baik Aceh maupun Sumatera Utara berada dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Oleh karena itu, kebijakan yang justru bisa memicu gesekan horizontal seharusnya dihindari.
“Tindakan Mendagri seakan membangunkan masa lalu yang tidak baik,” katanya.
Rapidin juga mencurigai ada motif tersembunyi di balik keputusan tersebut, termasuk potensi kekayaan sumber daya alam di kawasan empat pulau tersebut yang mungkin menjadi incaran.
“Saya curiga, jangan-jangan ada tambang Nikel di empat pulau ini, agar dapat lagi dimainkan seperti Blok Medan yang ada di Maluku dan agar nikel tersebut bisa ekspor secara ilegal ke China,” ujarnya.
Sebagai putra daerah Sumatera Utara sekaligus Ketua DPD PDI Perjuangan Sumut, Rapidin menyatakan ketidaksetujuannya atas langkah pengambilalihan wilayah tersebut. Ia menilai, Pemerintah Provinsi Sumatera Utara seharusnya fokus pada pembangunan daerah sendiri tanpa menciptakan konflik yang tidak perlu.
“Sebaiknya Pemprov Sumut berkonsentrasi saja membangun Sumatera Utara dan membuat terobosan pembangunan meski dengan APBD yang sangat terbatas dan tidak membuat gejolak yang tidak penting di tengah masyarakat,” pungkasnya.
Editor : Ismail
Artikel Terkait
