JAKARTA, iNewsMedan.id - Arab Saudi akan mulai mengizinkan penjualan dan konsumsi alkohol secara terbatas pada tahun 2026 melalui sistem perizinan yang diatur secara ketat. Kebijakan ini menandai perubahan signifikan dalam aturan sosial kerajaan yang telah berlaku selama puluhan tahun.
Langkah ini diambil sebagai bagian dari upaya Arab Saudi mempersiapkan diri menjadi tuan rumah sejumlah acara internasional besar, termasuk World Expo 2030 dan Piala Dunia FIFA 2034.
Sejak tahun 1952, Arab Saudi secara resmi melarang konsumsi minuman beralkohol bagi warga negara maupun warga asing. Namun, dalam kebijakan baru yang dilaporkan oleh SaudiMoments, izin konsumsi alkohol akan diberlakukan di sekitar 600 lokasi, mencakup hotel bintang lima, resor mewah, kawasan diplomatik, serta wilayah-wilayah pengembangan pariwisata seperti Neom, Pulau Sindalah, dan Proyek Laut Merah.
Dengan demikian, akses terhadap minuman beralkohol akan difokuskan pada zona pariwisata tertentu dan tetap dalam pengawasan ketat pemerintah.
"Alkohol tidak akan tersedia di rumah, tempat umum, gerai ritel, atau untuk produksi pribadi, karena kebijakan tersebut terbatas pada area terutama melayani pengunjung internasional dan ekspatriat," ungkap laporan Turkiye Today, dikutip Minggu (25/5/2025).
Dilanjutkan, "Penjualan hanya akan dilakukan di tempat yang sah, dengan personel layanan berlisensi dan prosedur operasional yang ditetapkan."
Para pejabat menekankan bahwa peraturan ini dirancang untuk memastikan penanganan yang bertanggung jawab dan menjaga ketertiban umum sesuai dengan norma setempat.
Pelanggar Aturan Bakal Disanksi Tegas
Sistem perizinan ini merupakan bagian dari Visi 2030, inisiatif nasional Arab Saudi untuk mendiversifikasi ekonominya dan memperluas sektor-sektor seperti pariwisata, hiburan, dan perhotelan.
Para pejabat berharap kebijakan ini akan mendukung penciptaan lapangan kerja dan menarik investasi internasional, khususnya di industri perhotelan dan acara.
Beberapa jaringan hotel global saat ini tengah menyesuaikan rencana operasional mereka untuk mengantisipasi regulasi baru. Namun, regulasi dan pengawasan akan tetap menjadi fokus utama, sedangkan penyalahgunaan atau ketidakpatuhan akan dikenakan sanksi.
Menurut pejabat pemerintah, tujuannya adalah untuk mengelola perubahan dengan cara yang mendukung tujuan ekonomi sekaligus menjaga identitas negara.
Editor : Jafar Sembiring
Artikel Terkait
