"Sumut memiliki tutupan hutan yang luas dan rentan terhadap kebakaran. Pemetaan ini menjadi langkah awal untuk membangun kebijakan yang berbasis data dan meningkatkan kesiapsiagaan," tegasnya.
Direktur PETAI, Masrizal Saraan, menyatakan dukungan penuh pihaknya terhadap upaya DLHK Sumut melalui fasilitasi ground check dan pengumpulan data spasial di lapangan. Ia menekankan bahwa peta dan dokumen yang tengah disusun ini tidak hanya sekadar produk fisik, melainkan harus menjadi alat advokasi yang kuat, dasar perencanaan yang akurat, serta sumber edukasi yang efektif bagi berbagai pihak.
"Kita tidak bisa hanya merespons saat kebakaran meluas. Kita butuh strategi pencegahan yang tepat, berbasis data, dan dilakukan sejak dini," ujarnya dengan nada optimis.
Masrizal juga menambahkan bahwa proses penyusunan peta kerawanan karhutla ini merupakan bagian dari dukungan terhadap implementasi Proyek RBP REDD+ GCF Output 2 yang didanai oleh Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPDLH).
Melalui sinergi yang solid antara pemerintah daerah, lembaga non-pemerintah, dan partisipasi aktif masyarakat, Sumatera Utara diharapkan mampu membangun sistem pengendalian karhutla yang adaptif terhadap perubahan iklim, didukung oleh data yang akurat, serta berorientasi kuat pada upaya pencegahan.
"Dengan semangat kolaborasi dan komitmen bersama, Sumut siap membangun sistem pencegahan Karhutla yang tangguh, terintegrasi, dan berkelanjutan," pungkas Masrizal.
Editor : Jafar Sembiring
Artikel Terkait
