MEDAN, iNewsMedan.id - Sebagai wujud dukungan terhadap program strategis pemerintah, termasuk Asta Cita Presiden Prabowo Subianto, BPJS Ketenagakerjaan dan Badan Gizi Nasional (BGN) menjalin kerja sama untuk memberikan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan kepada seluruh pekerja yang terlibat dalam ekosistem program Pemenuhan Gizi Nasional atau yang lebih dikenal dengan Makan Bergizi Gratis (MBG).
Kesepakatan ini secara resmi ditandatangani melalui Nota Kesepahaman oleh Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan, Anggoro Eko Cahyo, dan Kepala BGN, Dadan Hindayana, pada Senin (21/4/2025) di Plaza BPJAMSOSTEK Jakarta.
Sinergi ini tidak hanya bertujuan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) melalui pemenuhan gizi generasi penerus bangsa, tetapi juga diproyeksikan akan menyerap jutaan tenaga kerja di Indonesia.
Anggoro Eko Cahyo mengapresiasi langkah strategis BGN dan menyatakan kesiapan BPJS Ketenagakerjaan untuk memberikan layanan dan perlindungan maksimal kepada para pekerja. "Kami mengapresiasi kepada Pak Dadan Hindrayana dan tim di Badan Gizi Nasional atas inisiatif hari ini, dan ini kita sama-sama mensukseskan program yang sangat baik, program strategis dan kami tentu saja siap mendukung program ini," ujarnya.
Lebih lanjut, Anggoro menekankan bahwa upaya ini sejalan dengan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 8 Tahun 2025 tentang pengentasan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem di Indonesia. "Ini adalah bentuk sinergi yang sangat baik karena banyak sekali pekerjaan yang terlibat di SPPG dan semua pekerja itu wajib dilindungi oleh negara. Wujud negara hadir adalah mereka terlindungi jaminan sosial ketenagakerjaan," imbuhnya.
Kepala BGN, Dadan Hindayana, mengungkapkan bahwa saat ini telah terdapat 1.083 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dengan total pekerja mencapai lebih dari 50 ribu. Sesuai dengan roadmap BGN, jumlah ini diprediksi akan terus meningkat hingga mencapai 1,2 juta pekerja.
"Kami tidak memotong gaji mereka, tetapi kami membayar preminya untuk mereka, sehingga semua yang terlibat di dalam program makan bergizi, secara sosial terlindungi. Tadi Pak Dirut mengatakan 'Kerja Keras Bebas Cemas'. Jadi ini kan kerja keras yang luar biasa, menyiapkan makanan untuk penerima manfaat, anak-anak masa depan kita, tetapi mereka tidak boleh cemas ketika bekerja keras," kata Dadan.
Ke depan, sasaran perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan akan diperluas hingga mencakup para pekerja di seluruh rantai pasok program MBG, termasuk petani, peternak, dan pihak-pihak terkait lainnya.
"Ke depan perlu dilakukan kolaborasi untuk meningkatkan literasi dan kesadaran menyeluruh bagi seluruh tenaga kerja yang terlibat dalam rantai pasok ekosistem Badan Gizi Nasional, termasuk petani, peternak, dan pihak-pihak terkait lainnya," terang Anggoro.
Anggoro meyakini bahwa sinergi ini akan mempercepat tercapainya universal coverage Jaminan Sosial Ketenagakerjaan. Saat ini, dari 104,9 juta pekerja yang memenuhi syarat, masih terdapat sekitar 61 persen yang belum terlindungi, didominasi oleh pekerja rentan.
"Melalui momentum ini, kami menyatakan siap untuk berkolaborasi dengan seluruh Kementerian Lembaga, dan juga pemerintah daerah dalam menjalankan Inpres 8 tahun 2025 guna menekan angka kemiskinan ekstrim dengan mewujudkan pekerja Indonesia yang sejahtera," pungkas Anggoro.
Kepala kantor BPJS Ketenagakerjaan Cabang Medan Utara, Raden Harry Agung Cahya, turut mengapresiasi kerja sama strategis ini. "Upaya ini sejalan dengan amanat Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2025 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, yang secara eksplisit menekankan pentingnya peran seluruh pemangku kepentingan dalam memperluas cakupan perlindungan bagi seluruh pekerja Indonesia," ujarnya.
Inisiatif ini diharapkan menjadi role model bagi ekosistem usaha lainnya dalam mempercepat perluasan kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan secara masif dan sistematis, sehingga berdampak langsung pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Editor : Jafar Sembiring
Artikel Terkait
