Saut menambahkan bahwa Mahkamah Konstitusi (MK) harus segera mengambil langkah tegas dengan mendiskualifikasi pasangan Saipullah Nasution dan Atika Azmi Utammi.
"Pasangan ini jelas tidak memenuhi syarat untuk ikut dalam Pilkada 2024. Putusan DKPP harus diindahkan, agar pelaksanaan Pilkada berjalan sesuai dengan aturan yang ada," tegasnya.
Lebih jauh, Saut menjelaskan bahwa meskipun LHKPN tidak menjamin seseorang bebas dari tindak pidana korupsi, setidaknya LHKPN adalah langkah awal untuk penerapan aturan yang diharapkan bisa mencegah praktik korupsi.
"MK harus bertindak tegas, tanpa pandang bulu, untuk menegakkan keadilan di Pilkada 2024. Kecurangan yang telah terbukti tidak bisa dibiarkan berlalu begitu saja," tambahnya.
Keputusan yang diambil pekan depan akan menjadi penentu nasib pasangan calon yang diduga melanggar aturan. Dengan sanksi tegas dari DKPP terhadap seluruh komisioner KPUD Mandailing Natal, diskualifikasi dinilai sebagai langkah yang tepat untuk menjaga integritas pemilu.
Editor : Chris
