ACEH, iNewsMedan.id - Wakil Ketua DPRK/Fraksi Partai Aceh Naisabur meminta semua pihak untuk menahan diri dari narasi-narasi yang dapat memperkeruh suasana di Aceh Besar. Hal ini disampaikan Naisabur menyusul polemik yang terjadi pasca pemberhentian Sekda Aceh Besar.
Naisabur menyoroti ketidakpastian hukum terkait penandatanganan Rencana Kerja Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksana Anggaran (DPA) yang berdampak pada terhambatnya pencairan anggaran dan pelaksanaan program pemerintah.
"Kepentingan masyarakat Aceh Besar harus diutamakan. Kami meminta Pj Bupati Aceh Besar untuk segera mengambil langkah bijak dan konstruktif untuk menghentikan polemik ini," tegas Naisabur, Jumat (31/1/2025).
Naisabur juga menegaskan bahwa good governance dan clean goverment adalah konsep penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bersih. Good governance merupakan kesepakatan antara pemerintah dengan warga negara.
"Untuk itu kami meminta kepada Pj Bupati Aceh Besar agar segera mengambil langkah bijak dan konstruktif untuk menghentikan polemik yang seharusnya tidak terjadi," tegasnya.
DPRK juga mendesak Pj Bupati untuk segera berkoordinasi dengan Gubernur Aceh guna mencari solusi atas masalah ini. Naisabur berharap dengan adanya langkah-langkah konkrit, pemerintahan di Aceh Besar dapat berjalan kembali dengan baik dan lancar.
"Semoga dengan imbauan dari kami ini dapat menghentikan narasi-narasi di media massa antara berbagai pihak yang justru merugikan Aceh Besar secara kolektif dan holistik," imbuhnya.
Editor : Jafar Sembiring
Artikel Terkait
