Hal ini seperti pendampingan pada desa di daerah wisata super prioritas, seperti hanya di Danau Toba. Sementara daerah lain, desa wisatanya hanya pada saat datang pemerintah pusat atau pun daerah setempat itu dilepas.
Hal lain yang menjadi sorotan Ijeck yang juga Ketua DPD Golkar Sumut itu harus dilakukannya mapping desa. Ini perlu untuk sistem yang terintegrasi terhadap kategori desa. Seperti desa dengan keunggulannya wisata, desa pertanian, dan desa peternakan, yang harus dilakukan mapping secara teliti.
Ijeck juga menyoroti kehidupan petani yang sangat memprihatinkan dan masih sangat sedikit peningkatan yang lebih baik. Apalagi banyaknya petani yang terlilit utang dan parahnya hal tersebut terkait dengan rentenir.
"Sampai hari ini faktanya tidak banyak petani kita yang menjadi sukses dan tidak kaya. Tangan mereka yang kotor, badan petani kita yang berkeringat tapi yang kaya itu tengkulak (penampungnya). Dan petani kita di desa itu dari sektor permodalan sudah banyak yang terlilit hutang kepada rentenir. Ini juga harus menjadi perhatian," tegasnya.
Ia pun berharap Kepulauan Nias salah satu menjadi target realisasi program Kementerian Desa terkait ketahanan pangan yang bersumber dari desa. Ijeck pun mendorong anak muda untuk tak malu tinggal di desa, yang memiliki potensi besar dan juga sebagai penopang kota-kota.
"Kami di Sumatera Utara 4 kabupaten di Nias yaitu Nias Induk, nias Utara, Nias Selatan, dan Nias Barat. Mudah-mudahan ini mejadi target tujuan kedepan kepada Kementerian Desa. Kami sangat berharap pada pemerintahan bapak Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Pak Gibran untuk benar-benar fokus dengan ketahanan pangan yang bersumber dari desa," harapnya.
Editor : Odi Siregar
Artikel Terkait
