MEDAN, iNewsMedan.id– Sebanyak 19.491 Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Utara (Kanwil Kemenkumham Sumut) menerima remisi dalam rangka peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) Kemerdekaan Republik Indonesia ke-79, Sabtu (17/08/2024).
Remisi ini diberikan langsung oleh Pj Gubernur Sumatera Utara, Agus Fatoni, di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Medan.
Rincian penerima remisi terbagi dalam dua kategori: Remisi Umum 1 (pengurangan sebagian masa pidana) diberikan kepada 18.884 narapidana.
Sedangkan Remisi Umum 2 (pengurangan seluruh masa pidana/langsung bebas) diberikan kepada 607 narapidana. Selain itu, 100 anak binaan menerima pengurangan sebagian masa pidana dan 7 anak binaan mendapatkan pengurangan seluruh masa pidana.
Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Sumut, Agung Krisna, menjelaskan bahwa pemberian remisi ini adalah bentuk apresiasi pemerintah kepada WBP yang berkelakuan baik dan aktif dalam program pembinaan.
"Ini merupakan wujud penghargaan kepada warga binaan yang telah memenuhi syarat administratif dan substantif sesuai ketentuan yang berlaku," ujar Agung.
Agung juga mengingatkan warga binaan untuk menjadikan remisi ini sebagai motivasi dalam memperbaiki diri dan mematuhi aturan.
"Program pembinaan yang diikuti diharapkan dapat menjadi bekal mental, spiritual, dan sosial saat mereka kembali ke masyarakat," tambahnya.
Peran Pemasyarakatan dalam sistem peradilan pidana, lanjut Agung, kini fokus pada pemulihan dan rehabilitasi. Oleh karena itu, WBP diajak untuk aktif dalam setiap program pembinaan dan memanfaatkan momentum ini sebagai bekal positif untuk masa depan.
Di sisi lain, kegiatan ini juga dimeriahkan dengan penampilan Tari Gordang Sambilan dan Tari Saman oleh WBP di Lapas Kelas I Medan serta berbagai hasil karya WBP yang dipamerkan. Selain itu, layanan publik keimigrasian berupa Paspor Simpatik dan peluncuran promosi Pekan Olahraga Nasional (PON) Aceh-Sumut turut diadakan.
Acara ini dihadiri oleh berbagai tokoh, termasuk Pangdam I Bukit Barisan, Kapolda Sumatera Utara, Kajati Sumatera Utara, Ketua Pengadilan Tinggi Sumatera Utara, dan sejumlah pejabat serta stakeholder lainnya.
Editor : Ismail
Artikel Terkait
