Rediansyah menjelaskan bahwa mobilitas di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) akan bergantung pada jaringan transportasi umum yang sedang dibangun. Micro mobility akan disediakan Badan Otorita untuk perjalanan jangka pendek dan mobilitas pengantaran paket.
Dalam rencana pengembangan IKN ke depan, targetnya adalah 80 persen mobilitas di dalam KIPP menggunakan transportasi publik, sementara 20 persennya menggunakan kendaraan pribadi yang diizinkan beroperasi di IKN.
"Kendaraan dinas seperti Presiden, tentu tidak bisa berjalan kaki. Ada spesifikasi khusus yang mengizinkan kendaraan pribadi, seperti kendaraan dinas dan kenegaraan, akan ada peraturan tersendiri," ungkap Rediansyah.
Dia menambahkan bahwa harapannya adalah IKN bisa menjadi contoh sebagai kota net zero karbon di Indonesia pada tahun 2045. Setidaknya, tidak ada emisi dari kendaraan konvensional karena semuanya menggunakan kendaraan listrik.
"Kita akan mencoba transisi di KIPP, yang sangat zero net carbon, tanpa kendaraan bensin. Kemudian akan diperluas ke seluruh wilayah pengembangan IKN," tambahnya.
Editor : Vitrianda Hilba SiregarEditor Jakarta
Artikel Terkait
