MEDAN, iNewsMedan.id- Tim penyidik Tindak Pidana Khusus (Pidsus) Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (Kejati Sumut) telah menetapkan dua tersangka dalam dugaan kasus korupsi Dana Alokasi Khusus (DAK) yang terkait dengan Dinas Pendidikan Kabupaten Mandailing Natal pada tahun 2020.
Kasi Penkum Kejati Sumut Yos A. Tarigan, mengonfirmasi penetapan dua tersangka tersebut pada Senin, 16 Oktober 2023.
"Kedua tersangka adalah AGM (PNS yang saat itu menjabat sebagai Plt. Kadis Pendidikan Madina) dan AS (PNS, PPK),"ucap Yos.
Lanjut Yos, kedua pegawai negeri sipil ini telah ditetapkan sebagai tersangka, dan upaya penahanan dapat dilakukan. Keputusan lebih lanjut akan diambil oleh tim penyidik.
"Kami akan terus mengikuti perkembangan kasus ini dan memberikan informasi lebih lanjut," terang Yos.
Kedua pegawai negeri sipil ini menjadi tersangka dalam kasus penggunaan Dana Alokasi Khusus (DAK) tahun 2020 dengan anggaran sebesar Rp. 17.055.075.996 yang dialokasikan untuk Bidang Sanggar Kegiatan Belajar (SKB), Bidang Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), Bidang Sekolah Dasar (SD), dan Bidang Sekolah Menengah Pertama (SMP) di Dinas Pendidikan Kabupaten Mandailing Natal.
"Dana DAK ini diterima oleh 54 sekolah, termasuk 27 Sekolah Dasar (SD), 14 Sekolah Menengah Pertama (SMP), 12 TK/PAUD, dan 1 SKB. Dana tersebut digunakan untuk proyek-proyek fisik seperti rehabilitasi ruang kelas, pembangunan ruang kelas baru (RKB), pembangunan jamban/toilet sekolah, dan pengadaan peralatan sekolah," terang Yos Arnold.
Tim penyidik Kejati Sumut telah mengumpulkan bukti awal yang cukup untuk menetapkan dua pegawai negeri sipil ini sebagai tersangka. Beberapa pihak terkait telah dipanggil untuk memberikan keterangan, dan selanjutnya akan dilakukan gelar perkara untuk mengungkap lebih lanjut tentang kasus ini.
"Berdasarkan temuan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia, terdapat kerugian keuangan negara dalam pelaksanaan proyek DAK Fisik Dinas Pendidikan Kabupaten Mandailing Natal tahun 2020. Setelah perhitungan kerugian selesai, kami akan memberikan informasi lebih lanjut," pungkas Kasi Penkum.
Editor : Ismail
Artikel Terkait
