Serta hal yang sangat penting adalah komitmen dari seluruh aspek penyelenggara pemerintah, karena sebaik apapun sebuah peraturan dibentuk bila tanpa komitmen untuk melakanakan, maka akan menjadi sebuah pajangan belaka.
Selanjutnya, Dewan Pengawas LBH Rantai Keadilan Nusantara, M. Afan Chanlago menjelaskan keterbukaan informasi publik bagi masyarakat, UU KIP merupakan bentuk pengakuan hak masyarakat atas informasi dan bagaimana hak tersebut harus dipenuhi dan dilindungi oleh Negara (Pasal 28 F UUD 1945).
Sedangkan bagi penyelenggara Negara atau pemerintah maupun badan publik lainnya, UU KIP menjadi pedoman hokum untuk memenuhi dan melindungi ha katas informasi masyarakat. Pedoman hokum tersebut untuk menhindari terjadinya pelanggaran hak masyarakat atas informasi sekaligus jaminan agar keterbukaan tidak merugikan kepentingan setiap orang dan kepentingan Negara yang dilindungi hukum.
"Manfaat keterbukaan informasi publik di era digitalisasi sekarang ini adalah dapat membuka peluang partisipasi masyarakat dalam mengawasi penyelenggaraan negara dan pelayanan publik secara masif dengan menggunakan media sosial, mampu mendeteksi lebih awal mengenai indikasi adanya praktek mal administrasi dan kebocoran anggaran secara cepat, mengurangi tingkat korupsi, mendapatkan umpan balik dari masyarakat tentang kinejra badan publik, "bebernya.
Serta dengan adanya UU ITE maka hak publik mendapatkan informasi publik memperoleh jaminan kepastian hukum atas hak memperoleh informasi publik dan terhindar dari perlakuan sewenang-wenang dari aparatur negara,"ungkap Arfan.
Editor : Ismail
Artikel Terkait
