Akademisi IPB : Meningkatkan Kebijakan Fiskal, Indonesia Perlu Belajar Kebijakan Negara Lain

JAKARTA, iNews.id-  Dosen Fakultas Ekonomi dan Manajemen, Institut Pertanian Bogor, Dr. Lukytawati Anggraeni, S.P, M.Si, sebagai pemateri kedua dalam webinar Ngobrol Bareng Legislator, Kamis (29/4) mengatakan jika pandemi COVID-19 telah memberikan dampak pada perekonomian, stabilitas keuangan, dan masyarakat rentan. 

Dr. Lukytawati Anggraeni, S.P, M.Si mengatakan bahwa kebijakan fiskal diperlukan untuk mempercepat upaya Pemulihan Ekonomi Nasional. Lebih jauh lagi, dia kemudian menjelaskan dampak yang dihasilkan oleh program Pemulihan Ekonomi Nasional di Indonesia.

"Pertama, Indikator PMI Manufaktur Indonesia di bulan Mei 2021 mencapai 55,3 yang menunjukkan terjadinya ekspansi selama 6 bulan berturut-turut. Selanjutnya, indikator google mobility dan konsumsi listrik menunjukkan aktivitas ekonomi terus menunjukkan perbaikan," bebernya. 

Terakhir, adanya penurunan tingkat pengangguran menjadi 6,26% di bulan Februari 2021 dari sebelumnya sebesar 7,07% di bulan Agustus 2020. Selain beberapa dampak tersebut, stimulus fiskal dilihat juga memberikan dampak pada pilar “social” dan “economic development” khususnya pencapaian SDGs 8 (Decent work and Economic growth), SDGs 3 (Health and Wellbeing), dan SDGS 9 (Industry, Innovation and Infrastructure). Namun stimulus fiskal dinilai rendah dampaknya untuk “environmental development” khususnya pencapaian SDGs 7 (affordable clean energy), SDGs 6 (clear water & sanitation), SDGs 13 (climate action), dan SDGs 15 (Life on Land). 

Untuk terus meningkatkan kebijakan fiskal di Indonesia, maka perlu adanya pembelajaran yang diambil berdasarkan kebijakan negara lain, misalnya Tiongkok, Jepang, Korea Selatan, dan Singapura. Terdapat beberapa hal yang bisa dipelajari dari negara lain mengenai stimulus untuk mendukung pertumbuhan sektor riil antara lain mengenai subsidi upah, pemberian konsultasi bisnis bagi UMKM yang terdampak, memberikan hibah atau bantuan untuk perusahaan atau UMKM yang baru berdiri dengan melibatkan banyak tenaga kerja, dan subsidi biaya sewa tanah dan gedung untuk lokasi usaha UMKM.

Editor : Ismail