Bakom Minta Humas Daerah Tak Cuma Jadi Penyampai Informasi

Ia juga memaparkan sejumlah program kesehatan sebagai contoh kebijakan yang perlu disampaikan kepada publik dengan data dan penjelasan yang jelas.

Cek Kesehatan Gratis, menurut Hariqo, diikuti 70 juta orang pada 2025 dan lebih dari 109 juta orang hingga Oktober 2026. Secara akumulatif, jumlah peserta program tersebut telah melampaui 179 juta orang sejak 2025.

Selain itu, sebanyak 66 rumah sakit daerah ditingkatkan kelasnya agar mampu menangani penyakit kanker, stroke, jantung, dan ginjal. Pemerintah juga menetapkan tunjangan khusus Rp30.012.000 per bulan bagi dokter spesialis dan subspesialis yang bertugas di daerah tertinggal, perbatasan, dan kepulauan melalui Perpres 81 Tahun 2025.

Sementara itu, Wakil Ketua Komisi XIII DPR RI Sugiat Santoso mengatakan perubahan kebijakan dalam dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto perlu diikuti komunikasi yang mampu menjangkau dan dipahami masyarakat.

"Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 ditegakkan agar kekayaan negara kembali untuk kemakmuran rakyat, dan itu sudah dibuktikan dalam dua tahun ini. Perubahan sebesar ini tidak cukup dijalankan, tetapi juga harus dipahami rakyat," kata Sugiat.

Ia menilai perkembangan era digital turut mengubah cara masyarakat menerima dan menilai informasi pemerintah. Karena itu, penyampaian kebijakan tidak cukup hanya mengandalkan kewenangan negara.

"Dulu negara bisa mengandalkan kewenangan untuk menyampaikan kebijakannya. Sekarang yang menentukan adalah apakah kebijakan itu dipahami dan diterima oleh masyarakat. Karena itu komunikasi pusat dan daerah harus satu narasi, dengan cara penyampaian yang disesuaikan daerah masing-masing," ujarnya.

Workshop tersebut diikuti jajaran humas Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dan 33 pemerintah kabupaten/kota. Kegiatan ini merupakan tindak lanjut rapat koordinasi Bakom bersama Kementerian Dalam Negeri dengan humas daerah se-Indonesia.

Dalam rapat koordinasi itu, pemerintah daerah mengharapkan Bakom hadir langsung untuk memberikan pembinaan di daerah. Melalui workshop tersebut, Bakom menyampaikan narasi dan data yang sama kepada humas daerah serta membuka saluran bagi penyampaian masukan daerah kepada kementerian dan lembaga terkait.

Sumatera Utara menjadi provinsi pertama yang menjadi lokasi program pembinaan komunikasi kehumasan daerah tersebut. Bakom selanjutnya akan melaksanakan program serupa di provinsi lain.

Editor: Ismail