Jurnalis Senior Sumut Eddy Iriawan Bedah Citra Polri dalam Buku, Ini Model yang Ditawarkannya

Baca Juga

Kapolri Kumpulkan Seluruh Kapolda di TMII, Tindak Lanjuti Arahan Presiden.

Dalam penelitian yang menjadi dasar buku tersebut, Eddy juga menemukan persoalan pengalaman masyarakat ketika berurusan dengan polisi turut memengaruhi citra Polri.

"Citra negatif Polri ini sebesar 66,2 persen didasarkan pada pengalaman buruk pribadi yang dialami para individu saat berurusan dengan polisi. Di antaranya tidak mendapat respons atas pengaduan yang mereka sampaikan," ujarnya.

Menurut Eddy, persoalan komunikasi menjadi semakin kompleks ketika kasus yang melibatkan oknum kepolisian mendapat perhatian besar di media dan media sosial.

Baca Juga

Tindak Tegas! Polresta Deliserdang Tangkap Personel Polri Terlibat Curanmor, Terancam Dipecat

Ia mencontohkan kasus Ferdy Sambo dan Teddy Minahasa. Menurutnya, derasnya pemberitaan mengenai kasus tersebut dapat membuat persoalan yang dilakukan individu dipersepsikan sebagai persoalan institusi.

"Meskipun peristiwa-peristiwa kejahatan itu dilakukan oleh beberapa oknum, namun derasnya arus informasi mengenai peristiwa itu membuat masyarakat menggeneralisir kejahatan tersebut secara institusi," katanya.

Buku ini kemudian menawarkan sejumlah langkah dalam penerapan model PRISM, antara lain mengenali isu sejak awal, memantau aktivitas tagar di media, mengelompokkan isu, membaca konteks sosial dan narasi yang berkembang, serta mengidentifikasi aktor yang berperan dalam penyebaran isu.

Baca Juga

Kuasa Hukum Rahmadi: Kompol Dedi Kurniawan Diduga Aniaya Warga, Propam Tak Boleh Cuci Tangan

Tahap berikutnya adalah menyusun respons berbasis data, membangun kolaborasi dengan lembaga lain, membuka ruang dialog dengan masyarakat, mengevaluasi dampak komunikasi dan mendokumentasikan hasilnya sebagai bahan menghadapi persoalan serupa.

Eddy menekankan, model tersebut tidak berhenti pada upaya membangun narasi di media.

"Polri tidak cukup hanya melakukan langkah-langkah framing media, gerakan sosial digital dan konstruksi narasi publik. Jauh lebih dalam, Polri dituntut mampu memberikan respons terhadap tekanan tagar melalui strategi komunikasi dan manajemen citra secara bersamaan," ujarnya.

Karena itu, buku tersebut juga menempatkan jajaran humas sebagai bagian penting dalam pelaksanaan komunikasi institusi. Respons terhadap isu, menurut Eddy, perlu memiliki pola yang terkoordinasi dari tingkat Mabes Polri hingga Polda dan Polsek.

"Yang terpenting dari semua ini adalah lini divisi humas sebagai yang terdepan mulai dari Mabes, Polda hingga ke tingkat Polsek. Keseragaman gerak dalam menerapkan ini akan menentukan keberhasilan dalam membangun komunikasi untuk merestrukturisasi citra positif Polri," katanya.

Editor: Ismail