BPJS Kesehatan Gandeng Tiga Lembaga Tinjau Layanan JKN di RSUD Tanjung Pura, Ini Temuannya

LANGKAT, iNewsMedan.id – BPJS Kesehatan menggandeng Ombudsman RI, Badan Perlindungan Konsumen Nasional Republik Indonesia (BPKN RI), dan Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) meninjau langsung pelayanan peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di RSUD Tanjung Pura, Kabupaten Langkat, Rabu (29/7/2026).

Dalam kunjungan tersebut, rombongan tidak hanya berdiskusi dengan manajemen rumah sakit, tetapi juga menelusuri langsung alur pelayanan pasien, mulai dari pendaftaran, poli, rawat inap, hingga mekanisme pengaduan masyarakat. Peninjauan dilakukan untuk memastikan layanan bagi peserta JKN berjalan sesuai standar.

Baca Juga

Terungkap, Ini Daftar Penyakit Paling Banyak Dibiayai BPJS Kesehatan pada 2025

"Hari ini kami bersama BPKN RI, Ombudsman, dan YLKI meninjau langsung layanan peserta BPJS di RSUD Tanjung Pura. Tujuannya agar layanan publik dapat dihadirkan seoptimal mungkin dan masyarakat memperoleh pelayanan terbaik," ujar Deputi Direksi Bidang Manajemen Mutu Layanan BPJS Kesehatan, C. Falah Rakhmatiana, didampingi Deputi Direksi Bidang Komunikasi Organisasi BPJS Kesehatan Mohammad Iqbal Anas Ma'ruf dan Kepala Cabang BPJS Kesehatan Medan dr. Yasmine Ramadhana Harahap, MM, AAAK.

Menurut Falah, RSUD Tanjung Pura dipilih karena menjadi satu-satunya rumah sakit milik pemerintah di Kabupaten Langkat yang berada di tengah persaingan dengan enam rumah sakit swasta.

"Rumah sakit pemerintah ini dikelilingi enam rumah sakit swasta. Bagaimana rumah sakit ini mampu bertahan menjadi cerminan komitmen pemerintah daerah dalam menyediakan layanan kesehatan bagi masyarakat," katanya.

Baca Juga

Warga Tak Lagi Menempuh Puluhan Kilometer, RSU Tanjung Selamat Kini Layani Pasien BPJS

Dalam peninjauan tersebut, Anggota Komisioner Kerja Sama dan Kelembagaan BPKN RI, Syamsul Bahri Siregar, mengatakan pihaknya memeriksa pelayanan rumah sakit dari sisi perlindungan konsumen. Fokusnya meliputi kepatuhan klinis, perlindungan finansial pasien, serta keadilan dalam pelayanan.

"Kami mengapresiasi komitmen rumah sakit yang menjamin ketersediaan obat bagi pasien. Banyak kasus pasien justru diminta membeli obat di luar rumah sakit karena stok kosong. Di sini kami melihat komitmen itu sudah dijalankan," ujarnya.

Syamsul juga menilai tidak ada perbedaan pelayanan antara peserta BPJS Kesehatan dan pasien umum, termasuk dalam memperoleh layanan dokter spesialis. Selain itu, rumah sakit dinilai telah menyediakan mekanisme pengaduan yang dapat diakses masyarakat apabila terjadi kendala pelayanan.

Baca Juga

Jemaah Haji Diminta Tak Abaikan Satu Syarat Penting Ini Sebelum Berangkat

Sementara itu, Kepala Pencegahan Maladministrasi Keasistenan Utama VI Ombudsman RI, Dewi Puspita Sari, menegaskan pihaknya ingin memastikan pelayanan kesehatan terbebas dari praktik maladministrasi.

"Kami memastikan pelayanan kesehatan yang diberikan fasilitas kesehatan tidak boleh mengandung tindakan maladministrasi. Kami juga mengapresiasi komitmen RSUD Tanjung Pura dalam memberikan pelayanan prima kepada masyarakat," katanya.

Menurut Dewi, kebijakan rumah sakit yang memberikan kompensasi apabila pasien tidak memperoleh obat atau menerima pelayanan di bawah standar merupakan langkah positif dalam melindungi hak pasien. Ombudsman, lanjutnya, akan terus melakukan pendampingan melalui Perwakilan Sumatera Utara guna meningkatkan kualitas pelayanan publik.

Baca Juga

Warga Medan Wajib Tahu! Urus SIM di Medan Kini Dicek JKN, Gak Aktif Bisa Kena Risiko Ini

Senada, Sekretaris Eksekutif YLKI, Rio Priambodo, SH, mengatakan kunjungan tersebut tidak hanya bertujuan mengevaluasi pelayanan, tetapi juga menghimpun berbagai masukan dari daerah sebagai bahan perbaikan Program JKN.

"Kami datang bukan hanya belanja masalah, tetapi juga belanja solusi. Berbagai hambatan yang ditemukan di lapangan akan kami kompilasi sebagai masukan bagi pemerintah," ujarnya.

Rio mengingatkan agar kebijakan efisiensi anggaran tidak mengurangi kualitas pelayanan kesehatan. Menurutnya, sektor kesehatan harus tetap menjadi prioritas agar pelayanan kepada masyarakat tidak terganggu.

Baca Juga

Tak Perlu Datang ke Kantor, Peserta JKN Kini Ramai-ramai Mengadu di Sini

Sementara itu, Deputi Direksi Wilayah I BPJS Kesehatan, Mustafa, berharap media dapat ikut menyebarluaskan informasi mengenai pelayanan JKN kepada masyarakat.

"Kami yakin media mampu menjadi mediator dalam menyampaikan informasi sehingga masyarakat mengetahui layanan yang diberikan pemerintah melalui Program JKN dan dapat merasakan manfaatnya," katanya.

Di sisi lain, Direktur RSUD Tanjung Pura, dr. Dherma Wati Bangun, MKM, menyebut kunjungan empat lembaga tersebut menjadi dorongan bagi rumah sakit untuk terus meningkatkan mutu pelayanan.

"Rumah sakit pemerintah di Kabupaten Langkat hanya satu, sementara kami dikelilingi rumah sakit swasta yang lebih baru. Kehadiran BPJS Kesehatan, BPKN, Ombudsman, dan YLKI menjadi motivasi bagi kami untuk terus berbenah dan memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat Langkat," ujarnya.

Menurut Dhermawati, meski beroperasi di bangunan yang telah berdiri sejak 1933 dan sempat terdampak banjir besar pada akhir 2025, RSUD Tanjung Pura berkomitmen terus meningkatkan kualitas pelayanan agar semakin dipercaya masyarakat.

Editor : Ismail