Mulai 2027, Ribuan Perguruan Tinggi Swasta Bakal Terima Bantuan Operasional dari Pemerintah

MEDAN, iNewsMedan.id – Ribuan perguruan tinggi swasta (PTS) di Indonesia dipastikan mulai menerima bantuan operasional dari pemerintah pada 2027. Kepastian itu muncul setelah anggaran lebih dari Rp1,8 triliun untuk program tersebut resmi masuk dalam pagu indikatif Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemendiktisaintek).

Anggota Komisi X DPR RI, Sofyan Tan, menyebut kebijakan tersebut merupakan hasil perjuangan yang telah diperjuangkannya bersama berbagai pihak selama 12 tahun di Komisi X DPR RI.

Baca Juga

Mendiktisaintek Ungkap Alasan Kampus Baru Sofyan Tan Layak Dicontoh Perguruan Tinggi

"Ini kabar baik bagi perguruan tinggi swasta. Mulai 2027 bantuan operasional PTS sudah masuk pagu indikatif anggaran Kemendiktisaintek dengan nilai lebih dari Rp1,8 triliun," kata Sofyan Tan saat Kunjungan Kerja Panja Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru (SPMB) Komisi X DPR RI di Universitas Sumatera Utara, Medan, Jumat (26/6).

Menurut Sofyan Tan, bantuan operasional akan dihitung berdasarkan jumlah mahasiswa baru yang diterima masing-masing PTS. Sebagai gambaran, kampus yang menerima 1.000 mahasiswa baru berpotensi memperoleh bantuan sekitar Rp2 miliar, dengan asumsi alokasi Rp2 juta per mahasiswa.

Ia mengatakan kebijakan tersebut menjadi momentum penting karena pemerintah mulai memberi perlakuan yang lebih setara antara perguruan tinggi negeri dan perguruan tinggi swasta.

Baca Juga

Ironi Pendidikan, 60 Ribu Siswa Lulus PTN Terancam Batal Kuliah karena Faktor Ekonomi

"Saya sudah 12 tahun di Komisi X DPR RI. Akhirnya perjuangan ini terwujud. Pemerintah tidak lagi membedakan perguruan tinggi negeri dan swasta," ujarnya.

Meski begitu, Sofyan Tan menilai besaran anggaran Rp1,8 triliun masih jauh dari kebutuhan riil pendidikan tinggi. Namun, menurutnya, kebijakan tersebut merupakan langkah awal yang sangat penting untuk memperkuat kualitas PTS di Indonesia.

Dalam kesempatan itu, Sofyan Tan juga meminta Universitas Sumatera Utara (USU) dan Politeknik Negeri Medan memetakan penyebab banyaknya calon mahasiswa yang lolos seleksi tetapi tidak melakukan daftar ulang.

Baca Juga

Jangan Cuma Jadi Tempat Anak Pingsan, UKS Harus Berubah

Ia mengaku khawatir sebagian calon mahasiswa batal kuliah karena keterbatasan ekonomi. Menurutnya, masih banyak calon mahasiswa dari kelompok ekonomi menengah bawah yang tidak memenuhi syarat sebagai penerima KIP Kuliah meski tetap membutuhkan bantuan biaya pendidikan.

Sementara itu, Wakil Ketua Komisi X DPR RI Kurniasih Mufidayati mengatakan Panja SPMB tengah menghimpun berbagai masukan untuk menyempurnakan sistem penerimaan mahasiswa baru agar lebih adil dan mampu meningkatkan angka partisipasi pendidikan tinggi.

Saat ini Angka Partisipasi Kasar (APK) pendidikan tinggi nasional masih sekitar 31 persen, sementara pemerintah menargetkannya meningkat menjadi 50 persen pada 2029. Ia menyebut masih terdapat puluhan ribu lulusan SMA/SMK yang belum melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi sehingga diperlukan solusi untuk mengatasi persoalan tersebut.

Editor : Ismail