Cukup 5 Tahun! Warga Toba Kompak Surati Menteri Tolak Jimmy Panjaitan

TOBA, iNewsMedan.id - Gelombang penolakan terhadap Jimmy Bernando Panjaitan untuk kembali menjabat sebagai Direktur Utama Badan Pelaksana Otorita Danau Toba (BPODT) terus menguat. 

Masyarakat bersama pelaku usaha pariwisata yang tergabung dalam Komunitas Prajurit Pariwisata Kawasan Danau Toba (KPP-KDT) resmi menginisiasi petisi bertajuk "Penolakan Dirut BPODT".

Baca Juga

Okupansi Tembus 80 Persen, Sibisa Hideaway Camp Jadi Motor Wisata Baru di Toba

Langkah ini diambil menyusul berakhirnya masa jabatan Jimmy pada 25 Maret 2026. KPP-KDT dalam waktu dekat akan menyampaikan hasil petisi tersebut secara langsung kepada Menteri Pariwisata RI, Widiyanti Putri Wardhana.

"Kami sedang menginisiasi petisi ini. Kemungkinan akan ada ribuan tanda tangan yang terkumpul untuk menolak jabatan Dirut BPODT tersebut dilanjutkan," ujar perwakilan KPP-KDT, Tamba Tua Sirait, Jumat (17/4/2026).

Tamba menegaskan bahwa petisi ini merupakan wujud desakan kepada Menteri Pariwisata agar segera memberhentikan Jimmy Bernando Panjaitan secara permanen karena masa periodisasinya telah usai. 

Baca Juga

Event Trail Run Internasional Sukses, Dirut BPODT: Masyarakat Sangat Antusias dan Ekonomi Naik

Pihaknya mendorong Kementerian Pariwisata untuk segera menunjuk Pelaksana Tugas (Plt) sembari memproses seleksi Direktur Utama yang baru.

"Kami juga akan melayangkan surat penolakan resmi kepada Menteri Pariwisata terkait posisi Dirut BPODT ini," tegas Tamba yang juga menjabat sebagai Kepala Desa Pardomuan Ajibata, Kabupaten Toba.

Penolakan ini bukan tanpa alasan. Sebelumnya, DPRD Kabupaten Toba telah menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama sejumlah kepala desa. 

Baca Juga

BPODT: Jalur, Alam dan Warga Samosir Jadi Pesona Terbaik Trail of The Kings

Hasilnya, kepemimpinan Jimmy dinilai tidak memberikan kontribusi nyata bagi kawasan tersebut.

"Ada 11 poin tuntutan yang kami ajukan kepada BPODT. Kami menilai kinerja Jimmy Panjaitan tidak memiliki visi yang jelas. Selama ini, belum ada kerja nyata yang manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat," jelas Tamba.

Selama masa kepemimpinannya, BPODT dituding kehilangan eksistensi sebagai perpanjangan tangan pemerintah pusat. 

Baca Juga

BPODT: Festival Bunga dan Buah Karo 2025 Jadi Pemicu Ekonomi Lewat Business Matching

Lembaga tersebut dinilai terjebak dalam birokrasi tanpa aksi nyata bagi pengembangan industri pariwisata di Danau Toba.

Satu hal yang paling disoroti adalah buruknya aspek komunikasi dan koordinasi. Tamba menyebut Jimmy sulit dihubungi dan jarang berinteraksi dengan para penggiat pariwisata di delapan kabupaten kawasan Danau Toba.

"Seharusnya sebagai perwakilan kementerian, beliau berkoordinasi dengan penggiat pariwisata untuk mengembangkan kawasan ini. Namun, selama lima tahun ini, diajak diskusi melalui WhatsApp saja tidak pernah merespons," tuturnya dengan nada kesal.

Baca Juga

BPODT, Mahasiswa, dan Kampus Bahas Strategi Bersama Majukan Danau Toba

Kondisi ini berbanding terbalik dengan era kepemimpinan sebelumnya di bawah Arie Prasetyo, yang dinilai lebih terbuka dan komunikatif. 

"Dulu komunikasi dua arah antara BPODT dan pemerintah maupun warga berjalan baik. Dirut yang lama mau turun ke desa-desa untuk meminta masukan," tambah Tamba.

Tak hanya dengan masyarakat, hubungan Jimmy dengan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Toba juga dikabarkan retak. 

Ia diketahui jarang menghadiri undangan resmi, termasuk peringatan HUT Kabupaten Toba.

KPP-KDT menilai Jimmy Panjaitan gagal membangun sinergi dengan pimpinan daerah maupun Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait. 

Sosoknya dianggap tidak merepresentasikan nilai keramah-tamahan yang menjadi jiwa dari industri pariwisata.

Editor : Jafar Sembiring