Hasyim Minta Wali Kota Medan Cabut SE Daging Non-Halal Demi Jaga Toleransi

MEDAN, iNewsMedan.id - Ketua DPC PDI Perjuangan Kota Medan, Hasyim SE, menyampaikan kritik keras terhadap kebijakan terbaru Pemerintah Kota Medan. Ia meminta Wali Kota Medan, Rico Tri Putra Bayu Waas, untuk tetap menjaga harmoni dan toleransi antarumat beragama dengan tidak mengeluarkan kebijakan yang dinilai diskriminatif.

Pernyataan ini merupakan respons atas terbitnya Surat Edaran (SE) mengenai penataan lokasi dan pengelolaan limbah penjualan daging non-halal. Kebijakan tersebut kini menuai polemik lantaran dianggap membatasi ruang gerak para pedagang kecil.

Baca Juga

HUT ke-79 Megawati Soekarnoputri: PDIP Medan Teguhkan Komitmen Bela Wong Cilik

Hasyim mengingatkan bahwa Kota Medan memiliki reputasi sebagai kota multikultural yang menjunjung tinggi toleransi. Ia menilai setiap kebijakan publik yang diambil seharusnya mempertimbangkan sensitivitas sosial serta keberagaman latar belakang masyarakatnya.

"Kita tidak ingin kebijakan ini mencederai harmonisasi yang sudah terbangun baik di Kota Medan. Medan ini adalah rumah bersama bagi berbagai suku, agama, dan budaya," tegas Hasyim, Senin (23/2/2026).

Lebih lanjut, Hasyim menyoroti dampak nyata kebijakan ini terhadap para pedagang daging non-halal. Menurutnya, implementasi SE tersebut terkesan tidak adil bagi pelaku usaha kecil yang berjualan sekadar untuk menyambung hidup dan memenuhi kebutuhan keluarga.

Baca Juga

Wujud Gotong Royong, PDI Perjuangan Medan Bantu Warga Korban Kebakaran Nelayan Indah

Ia berharap pemerintah hadir dengan empati, bukan dengan aturan yang justru menyulitkan masyarakat kecil mencari nafkah secara jujur. "Pedagang itu berusaha untuk bertahan hidup, bukan mencari kekayaan. Kebijakan harus hadir dengan empati," tambahnya.

Sebagai bentuk tanggung jawab terhadap aspirasi masyarakat, Hasyim secara tegas meminta agar Surat Edaran tersebut segera dicabut dan dikaji ulang secara menyeluruh. Ia mendorong Wali Kota Rico Waas untuk mengedepankan dialog terbuka.

Adapun langkah-langkah yang disarankan Hasyim adalah:

Baca Juga

Wacana Pilkada Lewat DPRD Memanas, Ketua PDIP Medan: Ada yang Mau Main di Ruang Tertutup

- Membuka Komunikasi Inklusif: Melibatkan pedagang, tokoh agama, serta organisasi kemasyarakatan dalam merumuskan aturan.

- Evaluasi Komprehensif: Memastikan kebijakan tidak menimbulkan kesan diskriminatif terhadap kelompok tertentu.

- Pendekatan Demokratis: Menggunakan dialog untuk mencegah kesalahpahaman di tengah masyarakat.

Baca Juga

PDI Perjuangan Desak Pemerintah Pusat Tetapkan Bencana Nasional di Sumatera: Negara Tidak Boleh Ragu

"Kita berharap Wali Kota dapat membuka ruang komunikasi yang inklusif. Evaluasi diperlukan agar setiap kebijakan benar-benar menghadirkan rasa keadilan bagi semua," tutup Hasyim.

Editor : Jafar Sembiring