Suarakan Hak Rakyat, GMNI Medan Siap Lawan Penindasan Lewat Aksi Nyata

MEDAN, iNewsMedan.id - Jajaran pengurus Dewan Pimpinan Cabang Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (DPC GMNI) Kota Medan periode 2025–2027 resmi dilantik oleh Ketua Umum DPP GMNI, Sujahri Somar. 

Prosesi pelantikan yang berlangsung di Tiara Convention Medan, Jumat (20/2/2026), menjadi tonggak awal bagi kepengurusan yang kini dipimpin oleh Damses Sianturi sebagai Ketua, didampingi Diga Adlinta Pinem sebagai Sekretaris, dan Andi Christian Duha sebagai Bendahara.

Kepengurusan baru ini menggantikan Surya Dermawan Nasution yang telah menyelesaikan masa jabatannya dan kini dipercaya mengemban amanah sebagai Ketua DPP GMNI Bidang Agitasi dan Advokasi. 

Selain seremoni pelantikan, acara ini juga dirangkai dengan kegiatan Pekan Penerimaan Anggota Baru (PPAB) GMNI Kota Medan. 

Agenda kaderisasi tersebut bertujuan melahirkan generasi pejuang yang berlandaskan pemikiran Soekarno guna memperjuangkan keadilan sosial, melawan kemiskinan, serta mengamalkan ideologi Marhaenisme.

Ketua DPC GMNI Medan terpilih, Damses Sianturi, menekankan bahwa kemanusiaan harus menjadi komitmen nyata dalam melawan penindasan dan bukan sekadar basa-basi diplomatik. 

Ia mengkritisi berbagai paradoks kebangsaan, seperti angka kemiskinan yang tetap tinggi di tengah merajalelanya praktik korupsi dan penguasaan sumber daya alam oleh segelintir elite. 

Damses mengajak seluruh kader untuk tidak hanya terjebak pada teori intelektual, melainkan harus peka terhadap penderitaan buruh, nelayan, dan mahasiswa.

“Karena itu kader GMNI tidak cukup hanya tahu teori. Kita harus turun ke jalan, mengerti penderitaan nelayan, buruh yang kehilangan tanah, mahasiswa yang kesulitan biaya pendidikan. Di sanalah GMNI harus konsisten dan berpihak,” tegas Damses.

Sementara itu, Ketua Umum DPP GMNI, Sujahri Somar, menegaskan bahwa GMNI tetap berdiri sebagai organisasi gerakan mahasiswa yang independen dan tidak berafiliasi dengan partai politik mana pun.

Ia menyatakan bahwa DPP GMNI berkomitmen menjadi mitra kritis pemerintah yang senantiasa menawarkan solusi alternatif atas kebijakan yang dinilai tidak sesuai dengan kepentingan rakyat.

Sujahri juga mengungkapkan bahwa saat ini organisasi tengah beradaptasi dengan dinamika zaman dan perkembangan politik yang sangat cepat.

"Dalam waktu dekat, DPP GMNI berencana mengajukan judicial review terhadap sejumlah undang-undang dan rancangan undang-undang yang dinilai bertentangan dengan demokrasi, hak-hak kerakyatan, termasuk hak atas tanah adat," ujar Sujahri Somar.

Dalam perspektif geopolitik, Sujahri menekankan pentingnya posisi Indonesia sebagai negara mandiri yang tidak berpihak pada blok Barat maupun Timur.

Selain itu, GMNI mendorong agar posisi Kepolisian Republik Indonesia tetap berada di bawah kendali langsung presiden sebagai bagian dari amanah reformasi.

Pelantikan ini diharapkan mampu memperkuat konsolidasi internal serta meningkatkan peran nyata GMNI dalam memperjuangkan kepentingan masyarakat luas, khususnya di Kota Medan.

Editor : Jafar Sembiring