Soroti Keracunan di Dairi, DPRD Sumut: Program MBG Jangan Jadi Orientasi Bisnis!

MEDAN, iNewsMedan.id - Fraksi PKB DPRD Sumatera Utara (Sumut) memberikan kritik tajam terhadap kinerja Badan Gizi Nasional (BGN) dan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Hal ini menyusul dugaan kasus keracunan makanan yang menimpa 159 murid SMK Swasta HKBP Sidikalang, Kabupaten Dairi, pada Selasa (10/2/2026).

Ketua Fraksi PKB DPRD Sumut, Zeira Salim Ritonga, menegaskan bahwa pengawasan terhadap kualitas Makanan Bergizi Gratis (MBG) tidak boleh sekadar formalitas. Ia menyoroti kejadian serupa yang terus berulang dan mempertanyakan standar pemenuhan gizi serta keamanan pangan yang dijalankan BGN Sumut.

Baca Juga

Dari 72 SPPG Beroperasi di Medan, Baru 42 Kantongi SLHS

"Iya, ini kan kejadian berulang ini berulang, terus berulang sekiranya tingkat pengawasan MBG ini kan, harus diperketat. Orang-orang yang ada di BGN itu, yang ahli gizi dan pengawas itu jangan hanya sekadar untuk formalitas," ujar Zeira, Rabu (11/2/2026).

Zeira menekankan pentingnya peran tenaga ahli di setiap titik distribusi. Menurutnya, jika pengawasan dilakukan dengan benar, makanan yang disajikan seharusnya memenuhi standar kesehatan, bukan justru membahayakan para siswa.

"Kita minta Badan Gizi Nasional Sumut untuk Sumut yang mengawasi ini. Iya, artinya kan setiap SPPG ini, sudah ditempatkan orang-orang yang ahli tentang gizi kan, dari Badan Gizi Nasional kan," jelasnya.

Baca Juga

Janji Kerja Berujung Tipu Daya, 92 Warga Sergai Jadi Korban Rekrutmen MBG Palsu

Lebih lanjut, politisi PKB ini meminta adanya evaluasi total terhadap personel BGN dan SPPG di wilayah Sumut pascakejadian di Sidikalang. Ia berharap petugas yang ditempatkan memiliki kompetensi mumpuni, termasuk dalam memantau masa kedaluwarsa bahan makanan.

"Ya itu, harus benar-benar orangnya itu yang punya kapasitas dan kapabilitas dalam menentukan menu makanan, bukan hanya dalam pengawas terhadap masalah gizi, tapi terhadap ini juga kan, kedaluwarsa makanan itu. Apakah layak disajikan atau tidak," tegas Zeira.

Zeira juga mengingatkan agar program prioritas Presiden ini tidak disalahgunakan sebagai ladang mencari keuntungan semata oleh pihak pengelola dapur produksi tanpa memedulikan aspek keselamatan.

Baca Juga

Pemprov Sumut dan BI Dorong Diversifikasi Produk di Program MBG

"Agar tujuan Bapak Presiden untuk anak-anak kita yang lebih baik lagi makanannya supaya lebih bergizi itu tercapai. Tapi kalau begini kan orientasinya kita jangan hanya orientasi bisnis gitu lah. Saya kira evaluasi lagi terkait dapur-dapur," katanya.

Ia meminta BGN Sumut bekerja lebih profesional guna menghilangkan kekhawatiran orang tua siswa terhadap program MBG.

"Saya lihat dapur-dapurnya hanya menyajikan begitu saja, hanya mengejar profit saja. Jadi harus diperketat ini semua pengawasannya dari Badan Gizi Nasional. Iya, ini kan membuat kekhawatiran orang untuk menyantap makanan MBG. Orang-orang tua kan makan aja yang tidak mau. Kalau ini terjadi (keracunan) membahayakan," pungkas Zeira.

Editor : Jafar Sembiring