WALHI Sumut Tuding Aktivitas 7 Perusahaan di Tapanuli Penyebab Bencana Ekologis

MEDAN, iNewsMedan.id– Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Sumatera Utara menuding kerusakan lingkungan akibat aktivitas sejumlah pelaku usaha di kawasan Tapanuli menjadi penyebab utama banjir bandang dan longsor yang melanda delapan kabupaten/kota sejak Selasa (25/11/2025). Tapanuli Selatan dan Tapanuli Tengah menjadi wilayah terdampak paling parah, dengan ribuan rumah rusak, puluhan ribu warga mengungsi, dan 51 desa di 42 kecamatan terendam.

Direktur Eksekutif WALHI Sumut, Rianda Purba, mengatakan sedikitnya tujuh pelaku usaha yang beroperasi di wilayah Tapanuli Selatan, Tapanuli Tengah, dan Tapanuli Utara diindikasikan membuka tutupan hutan dalam skala besar di kawasan Ekosistem Batang Toru.

Baca Juga

Banjir Sumut: Golkar Beri Bantuan Sembako dan Evakuasi di Medan hingga Daerah

“Kami mengindikasikan tujuh perusahaan sebagai pemicu kerusakan karena aktivitas eksploitatif yang membuka tutupan hutan Batang Toru,” ujar Rianda di Medan dalam keterangannya, Jumat (28/11/2025).

Ekosistem Batang Toru dikenal sebagai bentang hutan tropis penting yang menjadi penyangga hidrologis Sumatera Utara dan pusat aliran sungai menuju wilayah hilir. Namun dalam beberapa tahun terakhir, WALHI mencatat pembukaan ratusan hektare hutan di daerah aliran sungai (DAS) di Tapanuli Selatan untuk aktivitas tambang, hilangnya ratusan hektare hutan di sepanjang aliran sungai akibat proyek energi di Tapanuli Tengah dan Tapanuli Selatan, hingga perluasan area pemanfaatan energi dan perkebunan di Tapanuli Utara.

WALHI juga menemukan bahwa kawasan hutan di sejumlah titik telah berubah menjadi kebun kayu rakyat, sementara pembukaan melalui skema pemanfaatan kayu tumbuh alami menyebabkan degradasi sekitar 1.500 hektare koridor satwa dalam tiga tahun terakhir. Kondisi ini memperburuk fungsi hutan sebagai pelindung dari banjir dan erosi.

Baca Juga

Banjir Aceh–Sumut Meluas, Penyaluran Bansos Kesra Diantar hingga ke Lokasi Pengungsian

Menurut Rianda, banyaknya gelondongan kayu yang terlihat dalam banjir besar di kawasan Jembatan Trikora menjadi indikasi kuat bahwa pembukaan hutan terjadi masif di hulu aliran sungai.

“Setiap banjir membawa kayu-kayu besar, dan citra satelit menunjukkan hutan gundul di sekitar lokasi. Ini bukti campur tangan manusia melalui kebijakan yang memberi ruang pembukaan hutan.”

Ia menegaskan bahwa bencana kali ini bukan sekadar fenomena alam semata.

Baca Juga

Wakil Ketua DPR RI Turun Tangan! Temukan Lansia Terjebak di Atap Saat Tinjau Banjir Medan

“Ini adalah bencana ekologis akibat kegagalan negara mengendalikan kerusakan lingkungan.”

WALHI juga menyoroti rencana perluasan fasilitas tailing milik salah satu pelaku usaha di Tapanuli Selatan yang akan membuka 583 hektare lahan baru, termasuk penebangan ratusan ribu pohon. Berdasarkan temuan WALHI, sekitar 120 hektare lahan sudah dibuka, sementara dokumen dampak lingkungan kegiatan tersebut sendiri memuat risiko perubahan pola aliran sungai, penurunan kualitas air, hingga hilangnya vegetasi dan habitat satwa.

Atas kondisi tersebut, WALHI mendesak pemerintah untuk menghentikan seluruh aktivitas industri ekstraktif di kawasan Batang Toru, mengevaluasi dan mencabut izin pihak yang diindikasikan merusak, serta menindak tegas pelaku perusakan lingkungan. WALHI juga meminta pemerintah memastikan kebutuhan dasar para penyintas terpenuhi serta melakukan evaluasi kawasan rawan bencana.

Baca Juga

Gubernur Tetapkan Status Darurat Bencana di Sumut

“Kami turut berduka atas bencana ekologis yang menimpa Sumatera Utara. Semoga para penyintas diberi kekuatan dan kebutuhan dasarnya segera terpenuhi. Kami tidak ingin bencana ini berulang. Negara harus bertindak dan menghukum para pelanggar,"tutup Rianda.

Editor : Ismail