Wujudkan Indonesia Emas 2045, Pemda Wajib Jadi Motor Utama Ekonomi Nasional

MEDAN, iNewsMedan.id - Pemerintah daerah (Pemda) memegang peran krusial dalam mengubah momentum bonus demografi menjadi kekuatan ekonomi produktif. Sekretaris Kementerian/Sekretaris Utama BKKBN, Prof. Budi Setiyono, menegaskan bahwa keberhasilan pencapaian target pertumbuhan ekonomi 8% per tahun yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto bergantung pada kinerja dan inovasi di tingkat kabupaten/kota.

Penegasan ini disampaikan Prof. Budi dalam Talkshow Kependudukan di Medan, Sumatera Utara, Kamis (23/10/2025).

Baca Juga

Bonus Demografi: Momentum Tepat Menuju Indonesia Hebat

"Kita harus optimis karena kepemimpinan kuat dari Presiden Prabowo Subianto telah menetapkan tekad besar untuk meraih pertumbuhan ekonomi 8% per tahun di tahun 2028-2029," ujar Prof. Budi. "Target ini tidak bisa dicapai hanya dari Jakarta, melainkan justru di daerahlah mesin ekonomi sesungguhnya berputar."

Prof. Budi menjelaskan, Indonesia saat ini berada di puncak bonus demografi, dengan lebih dari 70% penduduk berada di usia produktif. Ia mengingatkan bahwa bonus ini dapat menjadi berkah besar atau bencana sosial, tergantung pengelolaan di tingkat daerah, mengingat lebih dari 60% aktivitas ekonomi nasional berasal dari daerah.

Untuk itu, Pemda didorong untuk melakukan tiga langkah strategis:

1. Menciptakan Pusat Pertumbuhan Baru: Daerah harus fokus pada potensi unggulan, menarik investasi dengan mempermudah perizinan, mempercepat digitalisasi layanan, dan menjamin pemerintahan yang bebas pungli dan korupsi.
2. Meningkatkan Kualitas SDM: Pemda wajib mendukung program Makan Bergizi Gratis (MBG) untuk mengatasi stunting, mendorong wajib belajar 13 tahun, serta membangun pusat pelatihan kerja dan pendidikan vokasi sesuai kebutuhan pasar.
3. Mendorong Wirausaha Muda dan UMKM: Pemda harus memfasilitasi anak muda sebagai pencipta kerja melalui program pelatihan, akses permodalan, dan platform digital untuk UMKM.

Di akhir paparannya, Prof. Budi menekankan pentingnya sinergi dan sinkronisasi kebijakan antara pusat dan daerah. Ia meminta Pemda menyelaraskan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dengan prioritas nasional.

"Presiden Prabowo telah menyalakan obor ambisi nasional. Kini, giliran pemerintah daerah yang memastikan nyala obor itu sampai ke desa dan ke rumah-rumah rakyat," tutup Prof. Budi.

Editor : Jafar Sembiring