Konflik Agraria Genting di Sumut, Gubernur Bobby Sampaikan Keluhan ke DPR RI

MEDAN, iNewsMedan.id - Gubernur Sumatera Utara (Sumut), Bobby Nasution, menyampaikan langsung keluhan masyarakat terkait permasalahan konflik agraria yang tak kunjung usai di berbagai kabupaten/kota di Sumut kepada Ketua dan Anggota Komisi II DPR RI. Konflik ini, menurut Bobby, memiliki dampak serius terhadap aspek sosial, ekonomi, dan lingkungan masyarakat lokal.

Pemaparan ini disampaikan Bobby dalam agenda kunjungan kerja spesifik Komisi II DPR RI ke Sumut, yang bertempat di Aula Raja Inal Siregar, Kantor Gubernur Sumut, pada Kamis (7/3/2025).

Baca Juga

Temuan Pistol di Rumah Topan Ginting, Bobby: Dia Pernah Pimpin Perbakin Medan

"Di sini kami sampaikan keluhan masyarakat Sumut, terkait persoalan pertanahan. Konflik agraria di Sumut bukan persoalan setahun dan dua tahun. Bahkan bisa dikatakan dalam tahun-tahun politik persoalan agraria ini menjadi janji politik bagi siapa yang mau berkontestasi, dan ini terus bergulir tanpa bisa diatasi," tegas Bobby Nasution.

Berdasarkan data Kantor Wilayah (Kanwil) Badan Pertanahan Nasional (BPN) Sumut, konflik agraria di provinsi ini menempati peringkat tertinggi secara nasional, mencakup area seluas 34.000 hektare dengan 33 kasus. Dari jumlah tersebut, 20 kasus di antaranya terjadi di wilayah perkebunan milik PTPN.

Faktor utama pemicu konflik ini adalah klaim tumpang tindih lahan antara masyarakat, perusahaan, dan hak adat. Selain itu, ketidakjelasan status lahan pasca-berakhirnya masa Hak Guna Usaha (HGU) turut memperparuk situasi.

Baca Juga

Topan Ginting Kena OTT KPK, Bobby Tunjuk Hendra Dermawan Siregar Pimpin Sementara Dinas PUPR Sumut

Bobby berharap, kunjungan Komisi II DPR RI ini dapat menjadi momentum untuk mempercepat penyelesaian konflik agraria di Sumut, melalui penguatan kebijakan dan regulasi yang melibatkan berbagai pihak.

Menanggapi hal tersebut, Ketua Komisi II DPR RI Muhammad Rifqinizamy Karsayuda menyatakan bahwa segala keluhan dan masukan dari Pemerintah Provinsi Sumut serta para Bupati/Walikota yang hadir akan diteruskan ke Kementerian BUMN dan Kementerian Keuangan untuk mencari solusi.

"Ini menjadi salah satu tugas Komisi II DPR RI, kami akan fasilitasi seluruh pemerintahan daerah di Sumut dengan Kementerian BUMN, Kementerian Keuangan. Insya Allah, niat baik kita bersama terselesaikan permasalahan di Sumut bisa terselesaikan," ujar Rifqinizamy.

Baca Juga

Bobby Instruksikan Lagu Kebangsaan Diputar Setiap Hari di Kantor Pemerintah dan Swasta di Sumut

Kepala Kanwil BPN Sumut, Muhammad Sri Pranoto, menekankan pentingnya transparansi penuh dan koordinasi erat antara pemerintah pusat dan daerah (kabupaten/kota) guna menuntaskan konflik agraria di Sumut.

Turut hadir dalam pertemuan tersebut sejumlah kepala daerah, antara lain Bupati Karo Antonius Ginting, Bupati Labuhanbatu Utara Hendri Yanto Sitorus, Bupati Madina Saipullah Nasution, Bupati Humbang Hasundutan Oloan P Nababan, Bupati Pakpak Bharat Franc Bernhard Tumanggor, Wakil Bupati Deliserdang Lom Lom Suwondo, Walikota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas, Walikota Padangsidimpuan Letnan Dalimunthe, serta Kepala BPN Kabupaten/Kota se-Sumut.

Editor : Jafar Sembiring