KON: Bicara Kesejahteraan Driver, Libatkan Komunitas Langsung Bukan Pihak Luar

JAKARTA, iNewsMedan.id – Koalisi Ojol Nasional (KON), yang mewakili 295 komunitas mitra pengemudi ojek online (ojol) di seluruh Indonesia, secara tegas menyatakan tidak akan ikut dalam aksi demonstrasi, Selasa (20/5/2025). Keputusan ini diambil sebagai bentuk penolakan terhadap adanya dugaan politisasi ojol yang dinilai hanya dijadikan alat kepentingan elit politik dan bisnis.

Ketua Presidium KON, Andi Kristianto, mengungkapkan bahwa pihaknya mengamati adanya pihak-pihak luar yang mencoba mendompleng isu-isu driver ojol untuk kepentingan politik dan bisnis terselubung, tanpa memahami kondisi nyata di lapangan.

"Maka itu kami putuskan tidak ikut demo 20 Mei karena kami tidak ingin suara driver disalahgunakan oleh pihak-pihak yang mau menyelundupkan agenda di luar kepentingan ojol. Perjuangan kami murni untuk kesejahteraan ojol dan harus tetap fokus pada solusi konkret, bukan panggung politik," tegas Andi.

Andi juga membantah klaim mengenai jumlah driver ojol yang akan berpartisipasi dalam demo. "Yang bilang ada 500 ribu ojol demo itu bohong. Mayoritas ojol di seluruh Indonesia masih akan onbid, mereka lebih pilih kasih makan anak istrinya daripada ikutan demo yang isinya tunggangan politik begini," tambahnya.

Menurut Andi, jika berbicara mengenai kesejahteraan pengemudi ojol, maka pihak yang harus dilibatkan adalah komunitas ojol itu sendiri, bukan kelompok atau pihak-pihak yang tidak memiliki kaitan langsung dengan dunia pengemudi. 

"Kalau mau bahas nasib driver, bicara langsung dengan kami. Jangan membuat keputusan tanpa suara dari kami. Kelompok yang bukan dari komunitas ojol tidak mewakili kami," ujarnya.

"Ada orang yang selalu koar-koar mengatasnamakan ojol padahal bukan ojol," tambahnya.

KON juga menegaskan bahwa hubungan kerja antara pengemudi dan aplikator bersifat kemitraan, bukan hubungan kerja sebagai buruh. Namun, mereka menekankan pentingnya kehadiran regulasi yang dapat memperkuat posisi driver agar tidak terus-menerus berada dalam ketidakpastian.

"Kami tidak menuntut status jadi buruh atau karyawan, tapi kami butuh aturan yang memastikan kemitraan ini adil dan menguntungkan untuk semua pihak dan melindungi kami. Yang kami lawan adalah ketimpangan, bukan status kemitraan itu sendiri," kata Andi.

KON meyakini bahwa jalur terbaik untuk menyelesaikan berbagai persoalan pengemudi adalah melalui dialog terbuka dan penyusunan regulasi yang jelas, bukan melalui cara-cara politik yang berisiko dimanfaatkan oleh segelintir elit.

"Kami lebih memilih jalur dialog dan advokasi kebijakan. Itu sikap kami. Aksi yang tidak jelas arah dan tujuannya justru salah-salah bisa merugikan nasib driver sendiri. Siapa yang mau tanggung jawab kalau terjadi seperti itu?," tegas Andi.

KON mengajak semua pihak, termasuk pemerintah, perusahaan aplikasi, dan masyarakat sipil, untuk melibatkan komunitas pengemudi ojol secara langsung dalam proses penyusunan regulasi kemitraan digital yang adil, fair, dan sesuai dengan cara kerja ojol saat ini.

Editor : Jafar Sembiring