BPMP Sumut Gagas  Deklarasi “SPMB Bersih” untuk Penerimaan Murid Baru yang Transparan dan Adil 

MEDAN, iNewsMedan.id- Badan Penjamin Mutu Pendidikan (BPMP) Sumatera Utara menggagas penyelenggaraan Konsolidasi Wilayah dan Deklarasi “SPMB Bersih” sebagai langkah awal mewujudkan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) 2025 yang transparan, adil, dan bebas kecurangan. Acara ini digelar di Hotel Grand Mercure Medan pada Rabu (14/5) dan dihadiri oleh berbagai pemangku kepentingan pendidikan se-Sumatera Utara. 

Pemerintah Provinsi Sumatera Utara bersama para kepala daerah, kepala dinas pendidikan, dan kepala sekolah turut menegaskan komitmen bersama melalui penandatanganan Pakta Integritas. Acara ini juga dihadiri oleh Sekretaris Daerah Provinsi Sumut Effendi Pohan, serta unsur Forkopimda lainnya  dari Kejaksaan Tinggi Sumut, Kodam I/BB, dan Polda Sumut. 

Baca Juga

BPMP Sumut Siap Hadapi SPMB 2025/2026, Tiga Daerah Sudah Rampungkan Juknis 

Kepala BPMP Sumatera Utara, Tajuddin Idris, S.Si., M.T., menyampaikan bahwa Sumut siap menjadi pelopor dalam penyelenggaraan SPMB yang bersih. "Kami sudah jilid semua juknis dari 33 kabupaten/kota dan provinsi. Ini bukti komitmen kita bersama. Kami ingin SPMB 2025 berjalan objektif, transparan, akuntabel, berkeadilan, dan tanpa diskriminasi," ujarnya. 

Ia juga mengapresiasi kerja keras tim Satgas SPMB Sumut yang telah berkoordinasi lintas sektor termasuk dengan Kominfo, Dinas Sosial, Kementerian Agama, dan Kementerian Kesehatan. 

Sekretaris Direktorat Jenderal PAUD, Pendidikan Dasar dan Menengah, Dr. Eko Susanto, S.E., M.Si., turut memberikan arahan. Ia menegaskan bahwa perubahan dari sistem lama PPDB ke SPMB bertujuan untuk menjangkau semua lapisan masyarakat dan meningkatkan mutu pendidikan nasional. 

“Mulai tahun ini, kebijakan penerimaan murid baru lebih fokus pada asas keadilan dan pemerataan akses pendidikan. Salah satunya adalah perubahan dari sistem zonasi ke domisili, agar sekolah bisa lebih dekat dan inklusif untuk anak-anak,” jelas Eko. 

Ia juga menyoroti pentingnya pelibatan sekolah swasta dalam menampung siswa yang tidak tertampung di sekolah negeri, dengan koordinasi erat bersama pemerintah daerah. 

Editor : Ismail