DPRD Medan Apresiasi Langkah Tegas Wali Kota Nonaktifkan Camat Polonia

MEDAN, iNewsMedan.id - Anggota DPRD Kota Medan, Rommy Van Boy, menyampaikan apresiasinya terhadap langkah tegas Wali Kota Medan, Rico Waas yang menonaktifkan Camat Medan Polonia, Irfan Asardi Siregar. Penonaktifan ini dilakukan terkait dengan masalah disiplin, di mana camat tersebut diketahui sering terlambat masuk kantor.

Rommy Van Boy menegaskan dukungannya atas keputusan wali kota tersebut, yang dinilainya tepat dalam rangka menegakkan disiplin aparatur sipil negara (ASN). 

Baca Juga

Ingin Tau Informasi Hukum dan Produk Hukum Daerah? DPRD Kota Medan Kini Miliki JDIH

"Langkah cepat yang diambil Wali Kota Medan untuk menonaktifkan sementara Camat Medan Polonia sudah tepat sekali," ujar Rommy, Kamis (27/3/2025).

Lebih lanjut, Ketua Pimpinan Anak Cabang Pemuda Pancasila (PAC-PP) Medan Polonia ini menjelaskan bahwa ketidakdisiplinan camat dan aparatur lainnya dapat berdampak negatif pada kualitas pelayanan publik. Ia mengutip Undang-undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, yang menyatakan bahwa kepala daerah memiliki peran sebagai pembina pelayanan publik.

"Untuk level pemda, yang bertindak selaku pembina pelayanan publik adalah kepala daerah. Pembina mempunyai tugas melakukan pembinaan, pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas dari penanggung jawab sesuai dengan Pasal 6 angka (2) dan (3) UU Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik," papar Rommy.

Baca Juga

Wali Kota Medan Bobby Nasution Sampaikan Laporan Pertanggunggjawaban APBD TA 2023

Anggota Fraksi Partai Golkar DPRD Kota Medan ini juga menilai langkah tegas wali kota sebagai peringatan bagi seluruh aparatur, terutama yang bersentuhan langsung dengan pelayanan publik. Ia menyoroti permasalahan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Kota Medan, di mana ia menerima laporan mengenai seringnya kekosongan blanko e-KTP, namun blanko tersedia jika masyarakat membayar sejumlah uang.

"Seperti Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Kota Medan, di sana saya mendapat laporan bahwa Blanko e-KTP sering kosong. Tapi kalo masyarakat membayar, blanko tersedia. Ini namanya mempersulit masyarakat," tegas Rommy.

Oleh karena itu, Pimpinan Kecamatan (PK) Partai Golkar Medan Polonia ini mendesak Wali Kota Medan untuk memanggil Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil guna mengklarifikasi laporan mengenai dugaan pungutan liar (pungli) terkait penerbitan blanko e-KTP.

Baca Juga

Rapat Kerja DPRD Medan Diharapkan Hasilkan Rekomendasi Solutif Atasi Permasalahan Pembangunan Kota

Rommy kembali mengapresiasi ketegasan Wali Kota Medan, namun ia juga mengingatkan bahwa sebagai pembina pelayanan publik, kepala daerah memiliki kewenangan penuh untuk mengevaluasi kinerja seluruh jajarannya, tidak hanya Camat Medan Polonia dan Disdukcapil.

"Karenanya, untuk kepentingan masyarakat luas, Wali Kota Medan selaku Pembina pelayanan publik seperti diamanatkan dalam undang-undang diminta untuk mengevaluasi jajaran lainnya yang menyelenggarakan pelayan publik di unit-unit layanan lainnya," pungkasnya.

Penonaktifan Camat Medan Polonia, Irfan Asardi Siregar, merupakan buntut dari inspeksi mendadak (sidak) yang dilakukan Wali Kota Medan, Rico Waas, pada Rabu (20/3/2025) di Kantor Camat Medan Polonia. 

Baca Juga

DPRD Kota Medan Akan Siapkan Aplikasi Baru Bernama Depan Ranperda

Dalam sidak tersebut, diketahui bahwa camat tidak berada di kantor hingga lebih dari satu jam setelah jam kerja dimulai. Wali Kota yang tiba pukul 08.10 WIB harus menunggu hingga pukul 09.20 WIB tanpa kehadiran camat.

Editor : Jafar Sembiring