Ironi Makan Bergizi Gratis: Nakes Dairi yang Dipecat Tak Bisa Lagi Beri Makan Anak

DAIRI, iNewsMedan.id – Ratusan tenaga kesehatan (nakes) berstatus Tenaga Harian Lepas (THL) menggelar unjuk rasa di depan Kantor DPRD Kabupaten Dairi pada Senin (17/2/2025). Mereka memprotes pemberhentian kerja yang mereka alami, dan salah satu aspirasi yang mereka suarakan adalah terkait program makan bergizi gratis yang dicanangkan pemerintah.
Salah seorang nakes yang bertugas di Puskesmas Bunturaja, Septi br Sihombing, menyoroti ironi program makan bergizi gratis. Ia mengatakan bahwa program tersebut hanya memberikan makan kepada anaknya saat pagi hari di sekolah, namun tidak bisa memberikan makan siang dan malam karena orang tuanya sudah dipecat.
"Ada program pemerintah untuk memberikan makan gratis bagi anak kami di sekolah. Tapi nanti setelah pulang sekolah, anak kami sudah tidak makan lagi karena orang tuanya dipecat," ujar Septi dengan nada sedih.
Septi menyampaikan curhatannya kepada Presiden RI, Prabowo Subianto, dan calon Bupati Dairi terpilih, Vickner Sinaga. Ia meminta agar nasib para nakes tetap diperhatikan dan diperjuangkan.
"Kami masyarakat yang berada di bawah ini, butuh perjuangan dari bapak-bapak sekalian," jelasnya.
Septi mengaku siap menerima gaji berapapun, asalkan tetap memiliki penghasilan untuk dibawa pulang ke rumah. Ia tidak ingin kehilangan pekerjaan yang selama ini menjadi sumber penghidupannya.
"Janganlah kami dilepaskan. Kami rela berkorban untuk Indonesia. Gaji berapapun kami terima selama ini," terangnya.
Septi juga menceritakan pengalamannya selama 1 tahun bekerja di Puskesmas Bunturaja. Ia mengaku telah banyak membantu persalinan masyarakat yang akan melahirkan. Ia bahkan mempersilakan para pejabat untuk mengunjungi Desa Juma Sulok untuk melihat langsung bagaimana ia memberikan pelayanan kepada masyarakat di sana.
"Bisa bapak-bapak kunjungi Desa Juma Sulok, bagaimana pelayanan saya di sana. Berapa tingkat kelahiran yang sudah kami tangani, dan tingkat kesehatan di Desa Juma Sulok," bebernya.
Septi mengungkapkan bahwa hingga saat ini ia belum menerima surat resmi terkait pemberhentian kerjanya. Ia hanya menerima informasi dari kepala puskesmas melalui pesan singkat WhatsApp.
"Kalau pemberitahuan, kami hanya dapat dari WA dari bapak kapus (kepala puskesmas) kami. Untuk surat, kami belum ada terima surat resmi dari Dinas Kesehatan maupun Puskesmas Bunturaja," tutupnya.
Aksi unjuk rasa yang dilakukan oleh para nakes THL ini merupakan bentuk keputusasaan mereka dalam memperjuangkan hak-hak mereka. Mereka berharap agar pemerintah dan pihak terkait dapat memberikan solusi yang terbaik bagi mereka.
Editor : Jafar Sembiring