MS Jantho Eksekusi Lahan Dayah Tgk Chik Cot Leupung, Kembalikan ke Enam Desa

ACEH BESAR, iNewsMedan.id - Mahkamah Syar’iyah (MS) Jantho mengeksekusi kompleks lembaga pendidikan (dayah) Tgk Chik Cot Leupung seluas satu hektare di Gampong Atek Lam Ura, Kecamatan Simpang Tiga, Aceh Besar, Rabu (25/9/2024).

Eksekusi itu dilaksanakan MS Jantho atas permohonan Syahrul Rizal, SH & Associates selaku kuasa masyarakat enam desa di Kecamatan Simpang Tiga. Di antaranya, Desa Ateuk Blang Asan, AteukCut, Ateuk Lamphang, Ateuk Mon Panah, Ateuk Lampeuot melawan Geuchik ateuk Gampong ateuk Lam Ura Cs. Mereka sebelumnya melakukan serangkaian proses hukum pada tingkat pertama dan banding serta kasasi.

Baca Juga

Hakim Agung Terpilih DPR RI Kunjungi Mahkamah Syar’iyah Jantho, Ini Pesannya

Ketua MS Jantho, Dr. Muhammad Redha Valevi SH MH, mengatakan eksekusi lahan Dayah Tgk Chik Cot Leupung dilakukan atas dasar permohonan dari para pemohon (penggugat) setelah Mahkamah Agung Republik Indonesia menolak kasasi para termohon (tergugat) atas putusan MS Aceh dalam perkara aquo.

“Hari ini kita melaksanakan eksekusi tersebut, sehingga terhitung  sejak tanggal eksekusi lahan dayah tersebut sudah sah menjadi milik masyarakat enam desa di Kecamatan Simpang Tiga, Aceh Besar,” ujar M. Redha didampingi Kapolsek Simpang Tiga, Iptu Safrizal.

Redha Valevi mengimbau segenap masyarakat dari enam desa untuk menjaga lahan dan bangunan tersebut dan memfungsikan  dengan baik.

Baca Juga

Mahkamah Syar'iyah Jantho Gelar Maulid Akbar dan Santuni Ratusan Anak Yatim

“Ini bukanlah tentang kalah dan menang, tetapi mulai hari ini sah lahan ini menjadi milik masyarakat enam desa di bawah kemasjidan ateuk," jelasnya.

Putusan resmi eksekusi selanjutnya dibacakan oleh Panitera MS Jantho, Akmal Hakim BS SHI MH di hadapan tokoh dan masyarakat. Amar tersebut berbunyi “Tanah ini telah dieksekusi oleh Mahkamah Syariah Jantho berdasarkan penetapan Ketua Mahkamah Syariah Jantho Nomor 6/Pdt.Eks/2024/MS.Jth dan telah sah menjadi hak milik dari enam desa yaitu Desa Ateuk Blang Asan, Ateuk Cut, Ateuk Lamphang, Ateuk Mon Panah, Ateuk Lampeuot dan Ateuk Lam Ura.”

Syahrul Rizal selaku kuasa hukum pemohon mengatakan,tanah seluas  satu hektar (10 ribu meter persegi) tersebut awalnya adalah milik Masjid Al Munawwarah yang membawahi enam gampong.

Baca Juga

Ketua DPRK Aceh Besar Sebut Mahkamah Syar’iyah Jantho Bentuk Implementasi Zona Integritas

Di atas tanah tersebut, tumbuh pohon kelapa, sawah, dan lainnya yang dimanfaatkan untuk kemakmuran masjid. Sebuah kuburan yang diyakini sebagai makam Teungku Cot Leupung juga terdapat di sana.

Sekitar tahun 2000, Pengurus Mesjid Al Munawwarah bersamabeberapa tokoh masyarakat bermaksud memanfaatkan tanahtersebut sebagai tempat pendidikan dan panti asuhan anak yatim. Maka berdirilah Yayasan Teungku Cot Leupung di sana.

Menurutnya, pasca tsunami Aceh, yayasan berhasil memfasilitasibantuan dari sebuah LSM untuk membantu enam bangunanpermanen, termasuk mushalla. LSM tersebut juga membantupenguatan kapasitas dan manajemen pengelolaan pendidikandan panti asuhan.

“Karena keterbatasan santri, proses pendidikan dan panti asuhanbelum dapat berfungsi sebagaimana yang diharapkan. Kondisitersebut kemudian menyebabkan proses pendidikan dan kegiatanpanti asuhan tertunda,” jelas Syahrul.

Pada 2008, dayah tersebut mulai dikuasai oleh salah seorang Tergugat dengan membuka balai pengajian tanpa sepengetahuan pihak kemasjidan dan pengurus yayasan. Ikut didirikan sejumlahbangunan tambahan di tanah tersebut.

Selanjutnya pada tahun 2021, pihak kemasjidan yang membawahi enam desa, mendapat informasi bahwa tanahtersebut telah dibuat menjadi hak Gampong Ateuk Lam Ura.

Selanjutnya juga dibuat sebuah lembaga pendidikan yang bertempat di tanah sengketa tersebut, lengkap akta notaris. Nama lembaga hampir sama dengan nama yayasan sebelumnya, yaitu; Lembaga Pendidikan Islam Dayah Teungku Chik Cot Leupung. Kata Syahrul, warga kemudian menggugat kepemilikan tanahtersebut sejak tahun 2023 lalu ke MS Jantho.

“Jadi Termohon eksekusi sudah menguasainya secara pribadi dengan membuat akta hibah dengan mengurus serangkaian surat menyurat yang seolah- olah itu milik pribadi. Masyarakat kemudian menggugat, saya dankawan-kawan yang mendampingi,” ujar Syahrul Rizal.

“Lalu kemudian kita mohonkan ke MS Jantho, majelismenerima permohonan. Lalu, termohon kasasi ke MS Aceh, majelis hakim tetap menguatkan putusan MS Jantho. Namun, termohon kembali kasasi ke Mahkamah Agung dan majelishakim MA menolak kasasi tersebut. Selanjutnya kita mohonekseskusi ke MS Jantho dan eksekusi dilaksankan hari ini,” pungkasnya.

Turut hadir dalam eksekusi itu antara lain Ketua MS Jantho, Dr. Muhammad Redha Vahlevi didampingi AkmalHakim BS selaku panitera MS Jantho, dan Adli selaku juru sita, Kapolsek Simpang TigaIptu T. Safrizal, Kuasa Hukum Syahrul Rizal, tokoh danmasyarakat enam gampong; Ateuk Blang Asan, Ateuk Cut, Ateuk Lamphang, Ateuk Mon Panah, Ateuk Lampeuot danAteuk Lam Ura. Setelah pelaksanaan eksekusi ditutup dengan doa bersama.

Editor : Odi Siregar