Komisi Fatwa Sebut Youtuber dan Selebgram Wajib Zakat

BANGKA, iNewsMedan.id - Komisi Fatwa se-Indonesia merilis hasil Ijtima Ulama soal ketentuan zakat bagi Youtuber, Selebgram, dan pelaku ekonomi kreatif digital lainnya.

“Ijtima Ulama melihat bahwa teknologi digital punya potensi untuk terus dikembangkan dalam memberi manfaat sosial dan ekonomi bagi masyarakat. Para ulama merespons perkembangan digital di tengah masyarakat, termasuk aktifitas digital yang dapat menghasilkan keuntungan. Forum ijtima menetapkan bahwa Youtuber, S elebgram dan pelaku ekonomi kreatif digital lainnya wajib mengeluarkan zakat," ujar Ketua Bidang Fatwa, Asrorun Niam Sholeh di Kabupaten Bangka, Kepulauan Bangka Belitung, Kamis (30/5/2024).

Baca Juga

Ijtima Ulama Komisi Fatwa Hasilkan Panduan Hubungan Antarumat Beragama dan Hukum Salam Lintas Agama

Adapun kewajiban zakat bagi Youtuber sebagai berikut.

a. Objek usaha (jenis konten) tidak bertentangan dengan ketentuan syariah
b. Telah mencapai nishab, yaitu senilai 85 gram emas dan mencapai hawalan al haul (satu tahun) kepemilikan
c. Jika sudah mencapai nishab maka zakatnya dapat dikeluarkan pada saat menerima penghasilan sekalipun belum mencapai hawalan al haul (satu tahun)
d. jika belum mencapai nishab maka dikumpulkan selama satu tahun,  lalu dikeluarkan setelah penghasilannya sudah mencapai nishab
e. kadar zakatnya sebesar 2.5% (jika menggunakan periode tahun qamariyah) atau 2.57% (jika menggunakan periode tahun syamsiyah), dalam hal terdapat kesulitan untuk menggunakan tahun qamariyah sebagai tahun buku bisnis (perusahaan).

“Akan tetapi, kewajiban zakat tersebut khusus bagi aktifitas digital yang tidak bertentangan dengan syariat. Kalau kontennya berisi ghibah, namimah, pencabulan, perjudian, dan hal terlarang lainnya, maka itu diharamkan," jelasnya.

Baca Juga

MUI Jatim Haramkan Paylater, Ini Penjelasannya

Sementara itu, sambungnya, penghasilan dari Youtuber, Selebgram, dan pelaku ekonomi kreatif digital lainnya, yang kontennya bertentangan dengan ketentuan syariat adalah haram. Namun, wajib digunakan untuk kepentingan sosial.

Sebagaimana diketahui, Hasil Ijtima Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia dibacakan oleh Ketua SC yang juga Ketua MUI Bidang Fatwa Prof. Dr. Asrorun Niam Sholeh, MA usai sidang pleno terakhir dituntaskan.

Acara Ijtima Ulama ini diikuti oleh 654 peserta dari unsur pimpinan lembaga fatwa Ormas Islam Tingkat Pusat, pimpinan Komisi Fatwa MUI se-Indonesia, pimpinan pesantren tinggi ilmu-ilmu fikih, pimpinan fakultas Syariah perguruan tinggi ke-Islaman, perwakilan lembaga fatwa negara ASEAN dan Timur Tengah seperti Malaysia dan Qatar, individu cendekiawan muslim dan ahli hukum Islam, serta para peneliti sebagai peninjau.

Acara ini dibuka oleh Wakil Presiden KH Ma’ruf Amin. Hadir memberikan materi pengayaan terkait tema pembahasan Ijtima antara lain Ketua BAZNAS Prof Noor Ahmad, Kepala BPKH Fadlul Imansyah, Dirjen Pengelolaan Haji dan Umroh (PHU) Kementerian Agama RI Prof Hilman Latief, Staf Ahli Menteri Luar Negeri RI Bidang Hubungan Antar Lembaga Muhsin Syihab, Wakil Presiden RI ke-10 dan ke-12 KH Jusuf Kalla serta Ketua Umum KADIN Arsjad Rasjid.​​

Editor : Odi Siregar