FSGI Desak Komisi ASN Segera Eksekusi Sanksi Guru yang Dukung Prabowo-Gibran di Medan

JAKARTA, iNewsMedan.id - Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI) memberikan apresiasi kepada Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Medan atas keputusannya yang menyatakan Kabid SMP Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdik) Kota Medan, Andy Yudistira bersama lima orang lainnya terbukti melanggar netralitas ASN. Kasus ini muncul karena adanya video viral yang menunjukkan Andy Yudistira mengarahkan kepala sekolah untuk mendukung pasangan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming dalam Pilpres 2024.

Ketua Dewan Pakar FSGI Retno Listyarti mengatakan bahwa Bawaslu Medan telah membuktikan Andy Yudistira dan lima orang lainnya melanggar sejumlah aturan terkait netralitas ASN. 

"Ada 4 aturan yang dilanggar, termasuk Pasal 283 ayat 1 dan 2 UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, Pasal 74 ayat 1 dan 2 Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2023, Pasal 9 ayat 2 UU Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN, serta Pasal 3 huruf f dan Pasal 9 ayat 1 huruf e Peraturan Pemerintah RI Nomor 94 Tahun 2021 tentang PNS," kata Retno dalam keterangan tertulis yang diterima iNewsMedan.id, Jumat (2/2/2024).

Kata Retno, total ada enam orang yang terbukti melanggar netralitas ASN dalam kasus ini, termasuk Andy Yudhistira. Kasus ini juga menunjukkan bahwa ketentuan dalam UU No 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen terkait organisasi profesi guru seharusnya dipatuhi. 

"Ketika pejabat menjadi pengurus organisasi guru, ucapannya bisa menjadi perintah bagi para guru yang merupakan anggota organisasi tersebut, sehingga hubungan kuasa menjadi kuat," ucapnya.

Selain kasus ini, terjadi pula mobilisasi guru-guru untuk mendukung pasangan Prabowo-Gibran dalam Pilpres 2024. Kasus tersebut terjadi di berbagai daerah, seperti di Demak, Bandung, dan Surakarta. 

"Meskipun mungkin tidak dilakukan oleh ASN, hal ini menunjukkan bahwa pendidik dan tenaga kependidikan rentan dimobilisasi oleh pihak yang berkepentingan," tegas Retno.

Menghadapi pemilihan umum (Pemilu) serentak 2024, FSGI mengingatkan seluruh ASN untuk tetap netral sesuai dengan UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN. FSGI juga mendorong Komisi ASN untuk segera menindaklanjuti keputusan Bawaslu Medan dan memberikan sanksi sesuai aturan yang berlaku. 

Selain itu, FSGI juga mengimbau para pengurus organisasi profesi guru untuk mengingatkan para pendidik agar tetap menjadi pemilih yang cerdas dan tidak menyampaikan pandangan politiknya di ruang kelas, serta tetap fokus pada tugas profesional sebagai pendidik.

Dalam pesta demokrasi, setiap ASN memiliki hak pilih yang harus dijaga dengan baik. ASN juga harus menjaga suasana yang kondusif dan saling menghargai pilihan politik masing-masing tanpa memihak pada kontestan politik yang akan bertanding. 

"Dalam hal ini, FSGI berkomitmen untuk mendukung proses demokrasi yang adil, bersih, dan berkualitas," tandas Retno.

Editor : Jafar Sembiring