Presiden Boleh Kampanye dan Memihak, Jokowi: Asalkan Tidak Menggunakan Fasilitas Negara

JAKARTA, iNewsMedan.id - Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah menegaskan bahwa sebagai kepala negara, ia memiliki hak untuk berkampanye dan memihak. Pernyataan tersebut muncul sebagai tanggapan terhadap keberadaan menteri kabinet yang terlibat dalam tim sukses pasangan calon presiden dan calon wakil presiden, meskipun mereka tidak memiliki hubungan politik.

"Ya ini kan hak demokrasi, hak politik setiap orang setiap menteri sama saja. Yang paling penting presiden itu boleh lho itu kampanye, presiden itu boleh lho memihak, boleh," kata Jokowi usai acara serah terima sejumlah alutsista didampingi Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto di Bandara Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, Rabu (24/1/2024).

Baca Juga

4 Hari Sebelum Pensiun dari Jabatannya, Jokowi Resmikan Bendungan Lausimeme di Sumut

Jokowi menyatakan bahwa kepala negara dan para menteri memiliki hak politik dan demokrasi yang sama. Menurutnya, hal ini merupakan bagian dari kewajaran dalam sistem demokrasi.

"Boleh pak, kita ini kan pejabat publik sekaligus pejabat politik masa gini ga boleh, berpolitik gak boleh, boleh. Menteri juga boleh," kata Jokowi.

Jokowi menekankan bahwa yang paling penting adalah menteri dan kepala negara baik dalam berkampanye maupun memihak tidak boleh menggunakan fasilitas dari negara. Meskipun mereka memiliki hak untuk berpolitik, mereka harus melakukan kegiatan politik tersebut secara terpisah.

Editor : Jafar Sembiring