Get iNews App with new looks!
Mode Gelap
Aa Text
Share:
Read Next : Raih Golden Trophy, RS Daerah Sumut Hadapi Ujian Pelayanan
Advertisement . Scroll to see content

Tertinggi di Sumut Tertibkan PSU, Bobby Nasution Terima Penghargaan dari KPK

Jum'at, 27 Oktober 2023 | 15:45 WIB
  • author Jafar
Tertinggi di Sumut Tertibkan PSU, Bobby Nasution Terima Penghargaan dari KPK
Wali Kota Medan, Bobby Nasution mendapat penghargaan dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). (Foto: Dok Pemko Medan)

MEDAN, iNewsMedan.id - Wali Kota Medan, Bobby Nasution kembali mengukir prestasi. Kali ini, Pemko Medan mendapat penghargaan dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Lembaga antirasuah itu menilai Pemko Medan sebagai Pemerintah Kota dengan Nilai Penertiban Prasarana, Sarana, dan Utilitas (PSU) Tertinggi Tingkat Sumatera Utara Tahun 2022.

Sertifikat Penghargaan Nomor Nomor KSP.00/1322/2023 tersebut diserahkan Direktur Koordinasi dan Supervisi Wilayah I KPK, Edi Suryanto kepada Bobby Nasution dalam Rapat Koordinasi Dalam Rangka Penyelamatan Keuangan Negara/Daerah di Sumut, di Ruang Raja Inal Siregar Kantor Gubsu, Kamis (26/10/2023) petang.

Pada rangkaian rapat koordinasi itu juga Pemko Medan menerima sertifikat Barang Milik Daerah (BMD) sebanyak 605. Penyerahan sertifikat itu dilakukan oleh Sekretaris Jenderal Kementerian ATR/BPN diwakili Direktur Penetapan Tanah Instansi Pemerintah, Sri Pranoto. 

Sertifikat ini juga langsung diterima oleh Wali Kota Bobby Nasution pada acara yang dihadiri Wakil Ketua KPK RI Nurul Gufron, Pj Gubsu Hassanudin, Ketua DPRD Sumut Baskami Ginting, unsur Forkopimda Sumut, serta pimpinan DPRD dan bupati/wali kota se-Sumut itu. 

Sebelum penyerahan sertifikat penghargaan dan BMD tersebut dilakukan pemberian sertifikat tanah masyarakat kepada perwakilan masyarakat kabupaten/kota di Sumut. Pemberian sertifikat ini dilakukan melalui program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL). Program ini memudahkan masyarakat untuk mendapatkan sertifikat tanah secara gratis. 

Di awal rapat koordinasi itu, Wakil Ketua KPK RI Nurul Gufron mengatakan, koordinasi ini penting agar struktur pemerintah terkoordinasi menjalankan peran dan fungsi masing-masing dalam penyelamatan aset daerah/negara. 

Ketika koordinasi tidak berjalan, sebutnya, akan terjadi disharmonis. Hal ini mengakibatkan wajah negara dalam penyelamatan aset daerah berbeda-beda di mata rakyat. 

Nurul Gufron mengingatkan pentingnya komitmen dari hati untuk mengelola uang dan barang daerah. Dia menyebutkan empat faktor yang harus ada dalam pengelolaan tersebut, yakni pasti, jelas, akuntabel, dan transparan. 

Rapat koordinasi itu diisi oleh pemaparan dan tanya jawab tentang penyelamatan keuangan dan aset daerah. Bertindak sebagai narasumber antara lain Direktur Penetapan Tanah Instansi Pemerintah Kementerian ATR/BPN Sri Pranoto dan Analis Kebijakan Ahli Madya Dirjen Bina Keuangan Daerah, Andri Hikmat. Masing-masing pembicara menekankan pentingnya kolaborasi pemangku kepentingan dalam menyelamatkan keuangan dan aset daerah.

Editor: Odi Siregar

Related News

Konten di bawah ini disajikan oleh Advertiser. Jurnalis iNews Network tidak terlibat dalam materi konten ini.

Latest News

 
iNews Network
Kami membuka kesempatan bagi Anda yang ingin menjadi pebisnis media melalui program iNews.id Network. Klik lebih lanjut