Evakuasi Puluhan Tahanan di Kerangkeng Rumah Bupati Langkat Gagal, Ini Sebabnya

MEDAN, iNews.id - Pihak kepolisian dan Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Sumatera Utara melakukan screening terhadap puluhan tahanan yang dikerangkeng di rumah pribadi Bupati Langkat nonaktif Terbit Rencana Perangin-angin.

Kepala Bidang (Kabid) Humas Polda Sumatera Utara Kombes Pol Hadi Wahyudi mengatakan bahwa saat ini Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumut dan BNNP Sumut melakukan screening.

Baca Juga

Fakta Baru, 6 Orang Tewas di Kerangkeng Terbit Rencana 3 di Antaranya Berhasil Diidentifikasi

"Tersisa 20 sampai 30 orang itu untuk dilakukan screening. Untuk memastikan apakah yang mereka sebut wargabinaan benar terpapar narkoba atau tidak. Langkah itu, dilakukan oleh teman-teman narkoba Polda Sumut dan BNNP," katanya kepada wartawan, Selasa (25/1/2022).

Pada saat dilakukan evakuasi dan memindahkan puluhan orang dari kerangkeng tersebut pada Senin (24/1/2022) kemarin sempat mendapat penolakan dari keluarga wargabinaan rehabilitasi di rumah pribadi Terbit di Desa Raja Tengah, Kecamatan Kuala, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara.

"Kemudian, wargabinaan yang kita sebut itu. Informasi terakhir yang kita dapatkan sudah dibawa ke rumah masing-masing. Itu wargabinaan merupakan warga sekitar ya," jelas Hadi.

Baca Juga

Polda Sumut Tunggu Hasil Forensik Penyebab Kematian Dua Penghuni Kerangkeng Bupati TRP

Penolakan untuk dievakuasi dan dipindahkan tersebut, karena dinilai layak versi keluarga wargabinaan tempat rehabilitasi tersebut. Namun, Hadi menyimpulkan bahwa lokasi tidak layak untuk dilakukan rehabilitasi bagi pecandu narkoba.

"Kita hendak melakukan pemindahan ke rehabilitasi menurut kita layak dan memiliki standar. Menurut orang tua (wargabinaan) dan warga sekitar di situ layak, itu ukuran mereka," terang Kabid Humas.

Hadi menjelaskan bahwa selama ini, warga menitipkan anaknya atau anggota keluarganya di tempat rehabilitasi milik Terbit tidak dipungut biaya alias gratis selama mejalani rehabilitasi tersebut.

"Orang tua menitipkan anaknya yang disebut mereka panti rehabilitasi atau tempat pembinaan sertai dengan surat pernyataan. Dokumen surat pernyataan sudah kita ambil sebagai alat bukti," jelasnya. 

Juru bicara Polda Sumut itu juga mengakui dari penyelidikan pihak tim gabungan tersebut, bahwa lokasi rehabilitasi milik Bupati Langkat nonaktif tidak memiliki izin operasi secara resmi. Namun, hal itu bukan wewenang dari kepolisian.

"Menurut warga atau orang tua menitipkan anaknya di situ layak. Perizinan diluar konteks Polri, tapi benar tidak memiliki izin," ujarnya.
 

Editor : Ismail