Wali Kota Medan Ikuti Rapat Koordinasi Nasional Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

MEDAN, iNewsMedan.id - Wali Kota Medan, Bobby Nasution diwakili Inspektur Kota Medan, Sulaiman Harahap mengikuti pembukaan Rapat Koordinasi Nasional Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Pemutakhiran Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Tahun 2023 di Hotel Santika Dyandra Medan, Senin (9/10/2023) malam.

Rapat yang berlangsung selama dua hari ini diikuti oleh perwakilan dari seluruh Provinsi, Kabupaten dan Kota se-Indonesia, dengan mengangkat tema "Arah Kebijakan Pengawasan Tahun 2024.

Baca Juga

Paman Bobby Nasution Ditunjuk jadi Plh Sekda Kota Medan

Rapat tersebut dibuka langsung oleh Inspektur Jenderal Kemendagri, Komjen Pol Tomsi Tohir. Dalam arahanya, Tomsi Tohir menyampaikan rapat ini bertujuan untuk mengevaluasi dan menentukan arah tindak lanjut dari kebijakan pengawasan ditahun 2024 mendatang.

"Kita sudah mengetahui arah kebijakan dari Bapak Presiden dan juga Mendagri. Namun dalam praktek keseharianya masih ada yang perlu kita perbaiki khususnya di sektor keuangan," kata Tomsi Tohir.

Berkaitan dengan hal tersebut, Tomsi Tohir menyoroti beberapa hal yang perlu diperbaiki diantaranya mencegah terjadinya kebocoran pendapatan salah satunya dari sektor retribusi, dan juga terkait dengan belanja daerah.

Baca Juga

Wali Kota Medan Bobby Nasution Harap Parpol Jadi Contoh Dalam Bermasyarakat

"Yang menjadi sorotan bapak Presiden baru-baru ini ialah anggaran penangan stunting yang justru lebih besar digunakan untuk ceremony ketimbang untuk membantu anak stunting dan ibu hamil," sebut Tomsi Tohir.

Tidak hanya disektor keuangan saja yang menjadi penekanan, Tomsi Tohir juga menginginkan adanya peningkatan disektor pelayanan publik.

"Jangan sampai pelayanan publik memberatkan masyarakat kita," ucap Tomsi Tohir seraya mengatakan hal tersebut harus menjadi target pengawasan untuk kedepannya.

Baca Juga

Aulia Rachman Maju Jadi Wali Kota Medan: Insya Allah Siap

Terakhir Tomsi Tohir berpesan kepada Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) agar memiliki keberanian dalam melaksanakan tugasnya.

"APIP  harus memiliki keberanian dalam menjalankan fungsi dan tugasnya. Sehingga di tahun 2024 kita memiliki APIP yang semakin kuat," pesanya.

Editor : Odi Siregar