Kapolda Sumut Diminta Tegas Menindak Oknum Polisi yang Diduga Berselingkuh

MEDAN, iNewsMedan.id - Kapolda Sumatera Utara, Irjen Pol Agung Setya Imam Effendi diminta untuk memecat dua oknum anggota Polri berinisal Bripka R dan Brigadir W yang diduga telah berselingkuh.

Hal itu ditegaskan oleh kuasa hukum dari mantan suami Bripka R, Sahrul. Kata Sahrul bahwa Bripka R dan Brigadir W telah melakukan perbuatan yang mencoreng nama Polri.

Baca Juga

Kapolda Sumut Resmi Lantik Kapolrestabes Medan

"Jadi, Bripka R dilaporkan oleh mantan suaminya. Bripka R dan Brigadir W bertugas di Polres Tebing Tinggi. Keduanya berselingkuh dan diduga berzina di salah satu hotel pada 7 September 2022. Saat itu, Bripka R masih berstatus istri dari klien kami. Mereka berdua telah di PTDH (dipecat) oleh Polres Tebing Tinggi," kata Sahrul didampingi rekannya, Rabu (2/8/2023).

Permohonan pemecatan itu dikatakan Sahrul agar ada efek jera kepada anggota Polri yang diduga telah kedapatan berzina itu.

"Kami sampai saat ini belum ada kepastian hukum. Keduanya telah di PTDH tapi mereka banding ke Bidang Propam Polda Sumatera Utara Desember 2022. Namun sampai saat ini belum ada putusan bandingnya. Kami minta agar keduanya tetap dipecat, karena sudah memalukan nama Polri," ungkapnya.

Baca Juga

Wujudkan Sinergitas, Lapas Medan dan Polda Sumut Lakukan Pendataan KTA POLSUSPAS

Selain itu, kata Sahrul kasus perselingkuhan yang dilaporkan itu juga tidak kunjung ada kepastiannya. Bahkan, sudah berjalan hampir satu tahun lamanya.

"Laporan perzinahan klien kami juga belum berjalan dengan maksimal. Klien kami melaporkan kasus perzinahan ini saat masih suami istri atau 8 September 2022 di Polda Sumatera Utara, tapi sampai saat ini tidak tahu perkembangan," terangnya.

Sahrul mengungkapkan, pihak penyidik pernah memberikan SP2HP tepatnya Maret 2023 yang isinya akan melakukan gelar perkara.

Baca Juga

Kapolda Sumut Ajak Jurnalis Sukseskan PON XXI Sumut-Aceh

"Tapi sampai saat ini tidak ada tindak lanjutnya apakah sudah naik sidik atau belum. Tidak jelas perkembangannya," ungkapnya.

Kedua poin itu membuat tim kuasa hukum melakukan gugatan PMH ke Pengadilan Negeri Medan. Adapun yang digugat adalah Kapolri, Kapolda Sumatera Utara dan Kapolres Tebing Tinggi.

"Kapolri secara hirarki bertanggung jawab di Polri. Gugatan melawan hukum karena lambatnya banding di Propam Polda Sumatera Utara dan laporan dugaan perzinahan yang kami laporkan," terangnya.

Baca Juga

Ini Commander Wish Whisnu Hermawan Februanto kepada Personel Polda Sumut

Sementara itu, Kabid Humas Polda Sumatera Utara, Kombes Pol Hadi Wahyudi menegaskan bahwa Polres Tebing Tinggi sudah memutuskan PTDH terhadap keduanya dan mereka mengajukan banding.

"Proses banding keduanya masih berlangsung dan belum diputuskan apa hasil bandingnya," tambahnya.

Editor : Odi Siregar