Sidang Lanjutan, Warga Ungkap KLHK Sudah Libatkan Masyarakat untuk Terbitkan Izin PT DPM

JAKARTA, iNewsMedan.id- Sidang gugatan terhadap Izin Lingkungan yang diterbitkan Kementerian Lingkungan Hidup dan  Kehutanan untuk PT. Dairi Prima Mineral (PT DPM)  masih berlangsung di Pengadilan  Tata Usaha Negara di Jakarta. 

Pada tanggal 27  Juni 2023 lalu sidang memasuki agenda tambahan bukti surat para pihak dan pemeriksaan saksi dari pihak Tergugat Intervensi. 

Baca Juga

Perwakilan Masyarakat Dairi: Penolakan Terhadap PT DPM Tidak Mewakili Masyarakat Lingkar Tambang

Hadir sebagai saksi fakta dalam persidangan, empat warga asli Kecamatan Silima PunggaPungga, Kabupaten Dairi yang akan menjadi area pertambangan Timbal (Pb) dan Seng (Zn). 

Mereka adalah Nurhayati Purba, Jakobus Sirait,  Rangkap Boangmanalu dan Sugianto Hasugian.

Pada pemeriksaan, Nurhayati menerangkan bahwa telah diadakan pertemuan-pertemuan resmi yang diselenggarakan oleh KLHK dalam rangka untuk menjaring aspirasi warga yang akan terdampak ketika nantinya aktivitas  pertambangan PT. DPM dilaksanakan. 

Baca Juga

Festival LIKE KLHK: Wujud Apresiasi Pemerintah Indonesia kepada Aktor Pelestari Lingkungan 

Nurhayati mengatakan bahwa ia menghadiri pertemuan Sidang Komisi Andal pada tanggal 27 Mei 2021 yang menjadi salah satu tahapan  bagi KLHK dalam mengambil keputusan. 

Nurhayati menegaskan bahwa KLHK senantiasa melakukan pertemuan dengan warga, baik secara langsung maupun secara daring pada saat pandemi COVID-19. 

Selanjutnya Jakobus Sirait, yang merupakan mantan Kepada Desa Longkotan menyatakan bahwa saat terjadi banjir bandang pada Desember 2018, cuaca di Dairi mengalami hujan lebat selama dua minggu berturut-turut 

Baca Juga

Sabam Sibarani: DPRD dan Warga Dairi Dukung Beroperasinya PT DPM 

Sedangkan pada saat itu Bukit Sikalombun di Desa Bongkaras yang sebelumnya merupakan area hutan,telah beralih fungsi menjadi ladang warga yang telah berlangsung sejak lama. 

Disebutkan bahwa Desa Bongkaras merupakan salah satu desa terdampak paling parah sebagai akibat banjir bandang dari luapan sungai yang melalui Desa. 

Jakobus menyatakan bahwa PT DPM tidak memiliki aktivitas di Desa Bongkaras yang menyebabkan gundulnya hutan.  Senada dengan Nurhayati, Yakobus juga menyatakan bahwa berbagai elemen warga selalu diundang dalam pertemuan-pertemuan yang diadakan dalam rangka menjaring aspirasi warga. 

Baca Juga

Komitmen PT Dairi Prima Mineral dalam Mendukung Pengentasan Stunting dan TBC

Saksi lainnya yang diperiksa oleh Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta adalah  Sugianto Hasugian. Pada keterangannya kepada  Majelis Hakim, Sugianto, menerangkan bahwa pada tahun 2012 Sugianto mengetahui adanya  aktivitas pengeboran untuk pengambilan contoh  mineral. 

Atas kegiatan tersebut, diketahui juga terjadi rembesan lumpur yang masuk ke aliran sungai Sikalombun. Hanya saja dampaknya tidak  seperti yang banyak diberitakan sebelumnya. 

Diantaranya tidak ada ikan mas yang mati sebagai akibat dari rembesan lumpur tersebut, kecuali hanya menyebabkan keruhnya aliran sungai. 

Baca Juga

Pakar Geologi: Aktivitas Pertambangan Tidak Dapat Memicu  Terjadinya Gempa 

Pada pertemuan-pertemuan konsultasi dengan masyarakat, Sugianto juga sering diundang dan hadir dalam pertemuan yang diadakan oleh  KLHK. 

Saksi terakhir yang dihadirkan adalah Rangkap Boangmanalu. Selain sebagai warga asli Parongil, Rangkap bekerja di PT. DPM sejak 2007. 

Adapun untuk sekarang dia bekerja sebagai supervisor hubungan masyarakat. Rangkap menyatakan bahwa KLHK bersama PT. DPM tidak pernah abai dalam menyampaikan sosialisasi kepada warga  setiap ada perkembangan. 

Dalam keterangannya Rangkap menyatakan bahwa ia juga selalu terlibat aktif dalam berkomunikasi dengan masyarakat  sekitar tambang. 

PT DPM senantiasa menghormati aspirasi yang disampaikan masyarakat, termasuk menghormati proses hukum yang sedang berjalan. Karenanya  PT DPM bersedia untuk melakukan komunikasi yang bersifat membangun.

Editor : Ismail