Kasus Penganiayaan Kasatpol PP Madina, Sepekan Belum Ada Titik Terang

PANYABUNGAN, iNewsMedan.id - Penganiayaan Plt Kasatpol PP Mandailing Natal, Yuri Andri yang dilakukan oleh honorer pada 5 Juni 2023 lalu belum menemukan titik terang hingga saat ini. Padahal, desakan dari berbagai pihak untuk mengungkap aktor intelektual terus berdatangan.

Kepolisian juga belum menetapkan satupun tersangka, bahkan Pemerintah Daerah Kabupaten Mandailing Natal belum mengambil tindakan tegas terhadap pelaku penganiayaan.

Kejadian panganiayan ini bermula saat Plt Kasatpol PP Mandailing Natal berniat untuk memperjuangkan perbaikan pendapatan honorer dilingkup Satpol PP dan Damkar Mandailing Natal.

Langkah itu diambil Yuri dengan meminta seluruh personel untuk mengisi formulir dan surat pernyataan komitmen.

“Pada tanggal 15 Mei 2023 sudah diinfokan kepada seluruh personel saat apel, bahkan diberi keringanan tanpa materai dan foto, dokumen ini juga hal lumrah, bahkan PNS saja menyusun perjanjian kinerja setiap tahunnya, dan personel TKS kita harapkan membuat pernyataan tentang komitmen dalam bekerja,” jelas Yuri.

Yuri menambahkan, dokumen tersebut penting sebagai bahan pertimbangan pimpinan untuk perbaikan penghasilan honorer tahun 2024. Melalui dokumen tersebut, lanjut Yuri, akan dapat dilihat komitmen, pengalaman kerja dan keterampilan yang dimiliki oleh personel untuk menjalankan tugas dan fungsinya.

“Saya berencana memperjuangkan kenaikan gaji bagi personel Pol PP dan Damkar, didasarkan salah satunya dari dua dokumen tersebut,” ungkap Yuri.

Hingga peristiwa nahas penganiyaan Kasatpol PP oleh honorer tersebut terjadi pada 5 Juni 2023, dari 271 Personil, hanya 19 orang yang belum dan tidak mengisi dokumen, salah satunya adalah Ahmad Fauzan, pelaku yang menganiaya Kasatpol PP Madina.

“Hanya 19 orang yang tidak mengisi, 5 diantaranya tidak tau karena tidak pernah masuk kantor, 1 orang mengaku lupa dan sisanya itu menolak mengisi termasuk Ahmad Fauzan,” terang Yuri.

Yuri menyebut Ahmad Fauzan bersikeras tidak mengisi formulir dengan berbagai alasan. Padahal, menurutnya, formulir tersebut adalah hal normatif yang kemudian akan menjadi landasan untuk menata ulang kinerja dan disipilin personel Satpol PP dan Damkar Mandailing Natal.

Editor : Odi Siregar