Arjuna juga berniat agar pemerintah khususnya Menteri Perdagangan menggelar debat secara terbuka guna mencari solusi akan nasib pedagang thrifting khususnya di Tanjungbalai yang jumlahnya mencapai ribuan orang, yang selama mata pencahariannya bergantung dari berjualan pakaian atau sepatu bekas.
"Wajar rata-rata penduduk disini menggantungkan hidupnya dari berjualan barang impor karena Kota Tanjungbalai merupakan kawasan pelabuhan yang tidak memiliki lahan pertanian ataupun perkebunan," kecamnya.
Arjuna juga membantah pendapat pemerintah dengan mengatakan impor pakaian atau sepatu bekas mengganggu UMKM. Karena menurutnya, pangsa pasarnya beda, target pembelinya juga beda. Karenanya, ia meminta pemerintah untuk meninjau kembali kebijakan yang dapat membunuh mata pencaharian rakyat kecil.
"Akibat dari larangan menjual pakaian dan sepatu bekas impor, berpengaruh terhadap aktivitas jual beli di pasar TPO Tanjungbalai yang merupakan central pakaian bekas di Sumut sejak puluhan tahun yang lalu dengan berdirinya 480 kios. Karena begitu kebijakan itu bergulir, sejak beberapa hari terakhir, gudang-gudang penyimpanan barang thrifting tutup, takut dirazia petugas," pungkasnya.
Editor : Jafar Sembiring