Pemerintah Gelontorkan Tambahan Anggaran Rp15 Triliun Pengembangan 5 Destinasi Wisata Prioritas

TOBA, iNewsMedan.id- Menteri Pariwisata dan Kreatif Sandiaga Salahuddin Uno mengatakan pemerintah  akan menggelontorkan tambahan anggaran sebesar Rp15 triliun untuk pengembangan lima destinasi wisata prioritas di Indonesia. Tambahan anggaran ini akan dibagi untuk Tahun 2023 dan Tahun 2024.

Hal ini disampaikan Sandi usai Rapat Koordinasi Nasional Pengembangan Lima Destinasi Pariwisata Super Prioritas (DPSP) Sesmester 2 Tahun 2022 di Kaldera Toba, Rabu (21/12).

'"Dan tadi ada tambahan anggaran yang diperlukan adalah 15 triliun rupiah. Kita harapkan ini bisa dalam dua tahun untuk merampungkan seluruh kegiatan yang kita lakukan di 5 destinasi pariwisata prioritas," ucap Sandiaga Uno.

Adapun kelima destinasi wisata super prioritas itu yakni  Danau Toba, Borobudur, Labuan Bajo, Mandalika, dan Likupang. Menparekraf Sandiaga Uno menyampaikan bahwa pada 2023 mendatang, Kemenparekraf telah menyusun beberapa program pengembangan destinasi dan infrastruktur yang meliputi 3A (Atraksi, Akses, dan Amenitas), desa wisata, infrastruktur ekonomi kreatif, pengelolaan sampah, fasilitas BOP, bimtek destinasi, dan pendampingan assesment DAK bidang Pariwisata.

“Target wisatawan nusantara 1,2 sampai 1,4 miliar perjalanan wisata.  Kita akan tingkatkan lebih banyak even,  Di Toba ini bulan Februari ada F1H20 yang kita harapkan akan menjadi pemicu dari wisata nusantara," sebut Sandi.

Selain itu kata Sandi, dengan koordinasi lintas kementerian, pemerintah juga akan menargetkan 4,4 juta orang mendapat lapangan pekerjaan yang diciptakan oleh pariwisata ekonomi kreatif.

"Tadi sudah disampaikan juga beberapa inovasi dari pak Anas dan dukungan dari pak Harso, nanti jumlah lapangan kerja yang diciptakan oleh pariwisata ekonomi kreatif ini 4,4 juta dengan beberapa koordinasi lintas kementerian,"terang Sandi.

Sementara  Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut B. Pandjaitan menyampaikan bahwa perbaikan kinerja pariwisata 2022 ditopang aktivitas wisata nusantara dengan pertumbuhan akomodasi dan makan minum yang meningkat, serta mobilitas di atas baseline Januari 2022.

Adapun menurut Luhut, ekonomi Indonesia diperkirakan mampu tumbuh di atas 5 persen pada 2023. Hal ini dapat mendorong peningkatan kunjungan wisatawan nasional ke luar negeri. 

“Untuk pengembangan 5 DPSP, sekarang kami akan melakukan rapat di Jakarta. Semua investor dan mining investor wajib mementingkan aspek lingkungan. Kedua, dia harus membina UMKM daerah dan seluruh Indonesia terutama 5 DPSP. Ketiga masalah kebersihan, jorok tidak ada gunanya. RDF kalian buat, saya minta kepada Bupati. Keempat pendidikan itu penting,” tegas Menko Luhut dalam sambutanya pada Rakor bertema “Bangga Berwisata di Indonesia: Penguatan Peran Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dalam Mewujudkan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan”itu.

Di samping itu, Menko Luhut menyarankan kepada seluruh UMKM yang ada di daerah tidak hanya menyediakan makanan ataupun pakaian, namun juga menyediakan berbagai jenis barang lainnya yang dapat ditawarkan kepada masyarakat, seperti teknologi dan sebagainya. 

Rakornas ini juga dihadiri Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Abdullah Azwar Anas  dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas Suharso Monoarfa.

Dalam kesempatan itu, Azwar Anas menegaskan bahwa pemerintah akan melakukan alternatif untuk mendorong peningkatan pariwisata.

“Dalam hal ini diperlukan mengoptimalisasi libur-libur nasional yang jatuh pada akhir pekan, maka dapat diusulkan penambahan cuti bersama pada sebelum/setelah hari libur nasional atau menambah cuti bersama pada hari kejepit. Akan dikaji kembali” jelas Menteri Anas.

Sedangkan Suharso Monoarfa menyampaikan bahwa pemulihan ekonomi dan pariwisata membaik hingga triwulan III dan triwulan IV pada tahun 2022.

“Proyeksi pertumbuhan ekonomi mencapai 5,4 persen pada tahun 2022. Hal ini didorongoleh perbaikan kesehatan nasional, hari libur nasional terutama yang jatuh di long-weekend, dan penyelenggaraan rangkaian event G20,” pungkas Menteri Suharso.
 

Editor : Jafar Sembiring