Bukan Sekadar Administrasi, Jaminan Sosial Pekerja Proyek Jadi Benteng Ekonomi Keluarga di Sumut

Jafar
Pemerintah Provinsi Sumatera Utara bersama BPJS Ketenagakerjaan Wilayah Sumbagut memperkuat sinergi dalam pertemuan di Medan. Foto: Istimewa

MEDAN, iNewsMedan.id - Tingginya risiko kecelakaan di lapangan membuat perlindungan jaminan sosial bagi pekerja proyek pemerintah tak lagi bisa dipandang sekadar urusan administrasi. Sepanjang 2026, tercatat 361.667 kasus kecelakaan kerja terjadi di Sumatera Utara, sementara cakupan kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan di provinsi ini baru mencapai 36,62 persen dari total pekerja.

Merespons kondisi tersebut, Pemerintah Provinsi Sumatera Utara bersama BPJS Ketenagakerjaan Wilayah Sumbagut memperkuat sinergi dalam pertemuan di Medan, Rabu (18/11/2026), guna memastikan seluruh pekerja pada proyek jasa konstruksi pemerintah daerah terdaftar sebagai peserta sejak awal pekerjaan dimulai.

Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Utara, Timur Tumanggor, S.Sos., M.AP., menginstruksikan seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) terutama para Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) untuk memeriksa dan memastikan setiap paket pekerjaan jasa konstruksi telah mendaftarkan tenaga kerjanya.

"Seluruh PPK agar memperhatikan dan memastikan setiap paket pekerjaan jasa konstruksi, pekerjanya telah terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan. Dengan demikian, ketika proyek sedang berjalan, tenaga kerja mendapatkan perlindungan berupa Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian," ucap Timur Tumanggor.

Ia menekankan bahwa landasan regulasi perlindungan ketenagakerjaan, termasuk peraturan daerah, sudah tersedia. Karena itu, ke depan diharapkan tidak ada lagi proyek pemerintah daerah yang berjalan tanpa perlindungan jaminan sosial bagi para pekerjanya.

Kepala BPJS Ketenagakerjaan Wilayah Sumbagut, Kunto Wibowo menyampaikan bahwa kolaborasi lintas OPD sangat dibutuhkan untuk meningkatkan kepatuhan pemberi kerja sekaligus memperluas jangkauan perlindungan ke sektor jasa konstruksi dan pekerja informal.

"Kami bersinergi dan berkolaborasi untuk meningkatkan kepatuhan terhadap perlindungan pekerja, khususnya di sektor jasa konstruksi, bersama seluruh OPD yang menjadi pemangku kepentingan dalam pelaksanaan proyek di Provinsi Sumatera Utara," terang Kunto Wibowo.

Untuk menggambarkan besarnya dampak finansial ketika kecelakaan terjadi tanpa perlindungan memadai, Kunto mencontohkan kasus seorang petugas kebersihan di jalan tol yang tertabrak truk dan mengalami cedera kepala berat, dengan biaya perawatan rumah sakit mencapai sekitar Rp800 juta.

"Risiko seperti ini yang harus kita antisipasi. Program BPJS Ketenagakerjaan sangat dibutuhkan pekerja karena dapat memberikan perlindungan sekaligus mencegah pekerja dan keluarganya jatuh ke dalam kemiskinan ketika terjadi risiko kecelakaan kerja," ucap Kunto Wibowo.

Pertemuan koordinasi tersebut turut dihadiri Kepala Dinas Ketenagakerjaan Provinsi Sumatera Utara Dr. Illyan Chandra Simbolon, S.STP., M.SP., bersama perwakilan dari 12 OPD termasuk dinas teknis dan unit pelaksana teknis daerah (UPTD) di lingkungan Pemprov Sumut agar koordinasi dengan para pelaksana proyek dapat segera berjalan efektif.

Editor : Jafar Sembiring

Bagikan Artikel Ini
Konten di bawah ini disajikan oleh Advertiser. Jurnalis iNews Network tidak terlibat dalam materi konten ini.
News Update
Kanal
Network
Kami membuka kesempatan bagi Anda yang ingin menjadi pebisnis media melalui program iNews.id Network. Klik Lebih Lanjut
MNC Portal
Live TV
MNC Network