Pakar Hukum USU Ingatkan Dampak Pelarangan Vape Jangan Diabaikan

Isnaini Kharisma
Ilustrasi. Foto: Istimewa

MEDAN, iNewsMedan.id - Rencana Pemerintah Provinsi Sumatera Utara bersama DPRD Sumut melarang penggunaan, penjualan, dan peredaran vape melalui peraturan daerah tentang narkoba dinilai perlu dikaji secara menyeluruh. Kebijakan tersebut tidak boleh hanya berfokus pada penyalahgunaan vape, tetapi juga harus memperhitungkan dampaknya terhadap pelaku usaha yang selama ini beroperasi secara legal.

Pakar hukum Universitas Sumatera Utara (USU), Mirza Nasution, mengingatkan agar rencana pelarangan tidak dibuat tanpa dasar data yang kuat. Menurutnya, penyalahgunaan suatu produk tidak serta-merta menjadi alasan untuk melarang seluruh produk maupun kegiatan usaha yang berjalan sesuai ketentuan.

“Dalam ilmu perundang-undangan, ada kondisi yang menentukan perlu atau tidaknya sesuatu diatur. Harus ada hal yang urgen untuk diatur dan itu harus berbasis data. Soal disalahgunakan, semua hal bisa disalahgunakan. Pertanyaannya, pada tingkat mana disebut salah guna,” tutur Mirza Nasution, Selasa (17 November 2026).

Dia menilai, pemerintah perlu terlebih dahulu mengidentifikasi persoalan yang hendak diselesaikan sebelum menetapkan aturan. Sebab, kebijakan yang berlaku untuk masyarakat luas harus mempertimbangkan kesiapan pemerintah, aparat penegak hukum, hingga masyarakat.

“Norma hukum itu mengatur untuk semua kalangan, bukan untuk kelompok atau individu. Karena itu, perlu dilihat kesiapan masyarakat, pemerintah, dan aparat penegak hukum. Semuanya harus nyambung, satu gelombang, satu frekuensi. Kalau beda frekuensi, nanti akan sulit,” jelas Mirza.

Mirza juga mempertanyakan efektivitas pengawasan terhadap peredaran produk vape ilegal. Menurutnya, jika penyalahgunaan dan penyelundupan masih terjadi, pemerintah perlu mengevaluasi sistem pengawasan yang selama ini diterapkan.

“Soal controlling tadi: kalau orang bisa menyelewengkan dan menyelundupkan, berarti pengawasannya perlu dievaluasi agar ke depan bisa semakin efektif,” ujar Mirza.

Vape Legal dan Ilegal Jangan Disamaratakan

Persoalan lain yang perlu menjadi perhatian adalah membedakan produk rokok elektronik yang beredar secara legal dengan vape yang disalahgunakan sebagai media peredaran narkotika.

Direktur Teknis dan Fasilitas Cukai DJBC, Djaka Kusmartata, dalam kesempatan terpisah menyebut hingga saat itu pihaknya belum menemukan vape mengandung narkotika yang menggunakan pita cukai resmi.

“Berdasarkan penelusuran dan informasi yang kami kumpulkan hingga hari ini, tidak ada penemuan vape berisi narkoba yang ditempeli pita cukai resmi. Artinya, vape yang disalahgunakan untuk narkotika itu beredar melalui jalur ilegal,” ujar Djaka.

Pembedaan tersebut juga menjadi perhatian Asosiasi Personal Vaporizer Indonesia (APVI). Asosiasi ini berharap pemerintah tidak menyamakan produk yang dipasarkan secara legal dengan vape ilegal yang disalahgunakan untuk narkotika.

Humas APVI, Filusif Faruq Vernanda, mengatakan wacana pelarangan mulai menimbulkan kekhawatiran di kalangan pelaku usaha. Ketidakpastian kebijakan dikhawatirkan memengaruhi perilaku konsumen dan keberlangsungan industri rokok elektronik.

“Kita itu sudah melakukan semua secara legal, kita berkontribusi secara pajak. Kita berharap pemerintah juga dapat melihat kondisi industri ini secara berimbang dan memberikan perlindungan bagi pelaku usaha yang telah menjalankan kegiatannya sesuai ketentuan,” kata Filusif.

Menurutnya, dampak pelarangan tidak hanya dirasakan pemilik usaha, tetapi juga pekerja dan keluarga yang menggantungkan penghasilan dari industri tersebut.

"Karena itu, APVI berharap kondisi pelaku usaha legal turut menjadi pertimbangan dalam menentukan kebijakan ke depan," pungkasnya.

 

Editor : Ismail

Bagikan Artikel Ini
Konten di bawah ini disajikan oleh Advertiser. Jurnalis iNews Network tidak terlibat dalam materi konten ini.
News Update
Kanal
Network
Kami membuka kesempatan bagi Anda yang ingin menjadi pebisnis media melalui program iNews.id Network. Klik Lebih Lanjut
MNC Portal
Live TV
MNC Network